Harga Bensin Lewati 180 Yen di Nagasaki Jepang, Subsidi Pemerintah Naik Jadi 25 Yen Per Liter

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Harga bensin yang dijual bebas telah melampaui 180 yen untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir di Prefektur Nagasaki Jepang.

Pemerintah Jepang pun memutuskan subsidi 5 yen per liter akan ditingkatkan menjadi 25 yen per liter mulai 10 Maret 2022.

"Harga grosir naik dengan kecepatan yang melebihi batas tindakan pengendalian harga, dan sulit untuk mencerminkannya dalam harga eceran," ungkap pernyataan resmi Asosiasi SPBU di Prefektur Nagasaki hari Rabu ini (2/3/2022).

Kazushige Ueno, Direktur Pelaksana Asosiasi Koperasi Minyak Prefektur Nagasaki mengatakan SPBU menerima serangkaian keluhan akibat melonjaknya harga bensin.

"Subsidi yang dimaksud adalah subsidi untuk mencegah kenaikan harga grosir, dan perlu dipahami bahwa itu bukan subsidi untuk menurunkan harga eceran," papar Ueno.

 Namun, diperkirakan harga eceran rata-rata di Prefektur Nagasaki akan menjadi 185 yen atau lebih jika tidak ada subsidi dari tindakan tersebut.

Dikatakan bahwa efek dari subsidi telah muncul sampai batas tertentu.

 Invasi Rusia ke Ukraina akan memacu kenaikan harga bensin.

Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka akan melepaskan cadangan minyak bekerja sama dengan IEA (Badan Energi Internasional), mengatakan bahwa ekspor minyak Rusia mungkin akan terhenti.

Langkah-langkah dukungan tambahan pemerintah untuk mengekang kenaikan tajam harga bahan bakar seperti bensin terungkap pada tanggal 2 Maret telah diumumkan pemerintah Jepang.

 Batas atas subsidi yang diberikan kepada perusahaan grosir minyak akan ditingkatkan dari saat ini 5 yen per liter menjadi 25 yen pada tanggal 10 Maret mendatang.

 Sekitar 350 miliar yen akan dialokasikan dari dana cadangan pada tahun 2021. Operator taksi akan ditambahkan sebagai target dukungan, dan langkah-langkah untuk setiap industri seperti pertanian dan transportasi akan diperkuat.

Perdana Menteri Fumio Kishida akan mengadakan konferensi pers pada tanggal 3 Maret dan mengumumkan kebijakannya.

Rapat menteri kementerian terkait akan diadakan pada tanggal 4 Maret untuk membuat keputusan resmi.