PBB: Taliban Bunuh 100 Orang Eks Pejabat Pemerintah Afghanistan

TRIBUNNEWS.COM - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan lebih dari 100 orang mantan pemerintah Afghanistan dan anggota koalisi tewas sejak Taliban mengambil alih negara tersebut pada Agustus 2021 lalu.

Dilansir Al Jazeera, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan lebih dari dua pertiga korban diduga dibunuh di luar proses hukum oleh Taliban atau afiliasinya.

"Meskipun pengumuman amnesti umum untuk mantan anggota Pemerintah, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan) terus menerima dugaan yang kredibel tentang pembunuhan, penghilangan paksa, dan pelanggaran lainnya terhadap mantan anggota pemerintah dan koalisi," kata laporan Guterres, Minggu (30/1/2022).

PBB mengungkapkan sampai saat ini terdapat 44 laporan kasus penangkapan, pemukulan, dan ancaman intimidasi.

Sebanyak 42 di antaranya dilakukan oleh Taliban.

Baca juga: Ditutup Sejak Taliban Berkuasa, Universitas Negeri di Afghanistan akan Kembali Dibuka

Selain itu dilaporkan delapan aktivis dari masyarakat sipil dan dua jurnalis tewas.

Untuk diketahui, Taliban awalnya menjanjikan amnesti umum bagi mereka yang terkait dengan mantan pemerintah dan pasukan internasional.

Serta toleransi dan inklusivitas terhadap perempuan dan etnis minoritas.

Namun Taliban telah memperbaharui pembatasan pada perempuan dan menunjuk pemerintahan yang seluruhnya laki-laki.

Tindakan ini pun mendapat sorotan internasional.

Baca juga: Bantuan Afganistan Diperluas, Taliban Diminta Izinkan Perempuan untuk Sekolah

Lebih lanjut, Guterres mengatakan para pembela hak asasi manusia dan pekerja media juga terus diserang, diintimidasi, dilecehkan, ditangkap secara sewenang-wenang, perlakuan buruk dan pembunuhan.

"Situasi di Afghanistan tetap genting dan tidak pasti enam bulan setelah pengambilalihan Taliban karena berbagai guncangan politik, sosial-ekonomi dan kemanusiaan bergema di seluruh negeri," tambah Guterres.

Sikap Indonesia

Sementara itu beberapa waktu yang lalu diberitakan Tribunnews.com, Indonesia mengirimkan bantuan ke Afghanistan.

Namun, pemerintah mengklaim bantuan tersebut bukan merupakan dukungan untuk Taliban.

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi berharap masyarakat dapat memisahkan persepsi politik dengan persepsi kemanusiaan.

Pasalnya tingkat kemiskinan naik di Afghanistan, karena masalah politik di negara itu.

Hal ini membuat jutaan bayi di Afghanistan mengalami malnutrisi, karena mereka masih membutuhkan susu.

“Tingkat kemiskinan naik, bahkan jutaan bayi di Afghanistan mengalami malnutrisi, karena nggak ada susu."

"Mosok sih ada saudara kita dari negara lain yang mengalami situasi seperti itu, kemudian kita diam saja karena politik. Jadi kita pisahkan,” kata Retno kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam wawancara khusus di Gedung Pancasila, kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Menlu mengatakan masalah kemanusiaan harus diprioritaskan ketimbang masalah apapun dan jangan dihubungkan dengan urusan apapun, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

Bahkan PBB berkali-kali melakukan seruan untuk mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan.

Baca juga: Taliban Ancam Menembak Wanita LSM Afghanistan Jika Tidak Mengenakan Burqa

Tidak hanya Indonesia, bahkan negara lain turut memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan.

“Bahwa kita yang pertama, iya (benar). Itu menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap dunia, kepedulian Indonesia terhadap diplomasi kemanusiaan. Itu dari sisi kemanusiaan,” ujarnya.

Retno menegaskan kalau belum ada satu negara mana pun yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, termasuk Indonesia juga tidak mengakui.

Akan tetapi bukan berarti tidak ada negara yang melakukan komunikasi dengan pihak Taliban.

“Komunikasi dilakukan dan pesan-pesannya kurang lebih hampir sama. Misalnya, saat Taliban ambil alih kekuasaan mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak perempuan dan lain sebagainya."

"Janji itu adalah janji mereka, yang ketika sekarang saat kita bicara dengan mereka, kita mengatakan kalau janji itu bagus, tapi kita ingin tahu seberapa banyak langkah kemajuannya,” ujar Retno.

Retno mengatakan pemerintah Indonesia masih akan terus melihat dan berkomunikasi dengan pihak Taliban untuk memastikan Taliban menepati janjinya.

“Jadi untuk sementara belum ada satupun negara yang mengakui (Taliban). Komunikasi terus dilakukan untuk mengirim pesan yang sama pentingnya pemerintahan yang inklusif, menghormati HAM dan hak wanita dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk kegiatan terorisme,” kata Retno.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Larasati Dyah Utami)

Konflik di Afghanistan