Google Peringatkan Karyawan yang Tidak Divaksin akan Kehilangan Gajinya bahkan Dipecat

TRIBUNNEWS.COM - Google memperingatkan karyawannya untuk mematuhi aturan vaksinasi Covid-19 jika tidak ingin gajinya tidak dibayar atau bahkan dipecat.

Berdasarkan memo internal yang dilihat CNBC.com, petinggi perusahaan mengatakan karyawan memiliki waktu hingga 3 Desember untuk menunjukkan status vaksinasi mereka.

Karyawan diharuskan mengunggah dokumentasi yang menunjukkan bukti telah divaksin, atau mengajukan pengecualian tidak divaksin untuk alasan medis atau agama.

Perusahaan mengatakan setelah tanggal itu, karyawan yang belum mengunggah status mereka atau tidak divaksinasi akan dimintai keterangan.

Karyawan yang permintaan pengecualiannya tidak disetujui juga dipanggil.

Dokumen tersebut mengatakan karyawan yang belum mematuhi aturan vaksinasi pada batas waktu 18 Januari akan ditempatkan dalam status "cuti administrasi berbayar" selama 30 hari.

Baca juga: Cara Mengetahui Topik yang Paling Banyak Dicari di Google pada 2021

Baca juga: Google for Education dan Kelas Juara Implementasikan Teknologi untuk Sistem Pengajaran

Setelah itu, perusahaan akan menempatkan mereka pada "cuti pribadi yang tidak dibayar" hingga enam bulan, diikuti dengan pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, belum ada keterangan dari juru bicara Google.

Aturan Wajib Vaksin

Di Amerika Serikat, sebagian besar industri teknologi masih menunda rencana kembali bekerja di kantor sambil bersiap untuk sistem kerja yang lebih fleksibel di masa depan.

Namun Google mengharuskan tenaga kerjanya untuk tetap datang ke kantor tiga hari dalam seminggu di tahun baru.

Pemerintahan Joe Biden sebelumnya memerintahkan perusahaan-perusahaan AS dengan 100 atau lebih pekerja untuk memastikan karyawan mereka divaksinasi penuh atau diuji secara teratur untuk Covid-19 per 18 Januari.

Namun pengadilan federal mengeluarkan penundaan atas perintah tersebut pada awal November.

Akan tetapi Google tetap meminta lebih dari 150.000 karyawannya untuk mengunggah status vaksinasi mereka ke sistem internalnya, menyatakan apakah mereka berencana untuk datang ke kantor atau tidak.

Perusahaan mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk mengikuti perintah Biden.

"Siapa pun yang memasuki gedung Google harus divaksinasi sepenuhnya atau memiliki akomodasi yang disetujui yang memungkinkan mereka untuk bekerja atau datang ke lokasi," kata perusahaan itu, menambahkan bahwa "pengujian yang teratur bukanlah alternatif yang valid."

Google dan perusahaan induk Alphabet tetap kukuh mengenai vaksin sejak pertengahan tahun.

CEO Sundar Pichai mengumumkan pada bulan Juli bahwa perusahaan akan mewajibkan vaksinasi bagi mereka yang kembali ke kantor.

Pada saat itu, rencananya kantor akan dibuka kembali pada bulan Januari 2022.

Namun pada awal Desember 2021, di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang jumlah infeksi, Google mengatakan kepada karyawan bahwa mereka belum diharuskan kembali ke kantor.

Meski begitu, kepemimpinan mendorong karyawan untuk terus datang saat kondisi memungkinkan untuk berhubungan kembali dengan rekan kerja secara langsung.

Mandat vaksin belum diterima secara universal oleh para karyawan.

Beberapa ratus pekerja Google telah menandatangani dan mengedarkan sebuah manifesto yang menentang persyaratan perusahaan itu.

Peraturan berlaku untuk semua karyawan, bahkan mereka yang bekerja dari rumah, yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kontrak pemerintah federal.

Dalam panduan terbaru, Google merinci beberapa opsi bagi mereka yang tidak ingin divaksinasi.

Perusahaan mengatakan karyawan dapat "menjelajah" jika ada peran di Google yang tidak bertentangan dengan perintah eksekutif.

Untuk karyawan dengan peran yang kebetulan berada di luar lingkup perintah eksekutif yang juga dapat dilakukan di luar kantor, perusahaan mengatakan mereka akan dapat "bekerja secara permanen dari jarak jauh di masa mendatang."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)