Arab Saudi Beri Waktu 48 Jam untuk Dubes Lebanon Hengkang dari Negaranya

TRIBUNNEWS.COM - Arab Saudi mengusir Duta Besar Lebanon dan memberinya waktu 48 jam untuk meninggalkan negaranya, buntut kritikan soal perang di Yaman.

Dilansir Al Jazeera, Saudi juga melarang warganya pergi ke Lebanon, melarang semua impor dari negara itu, dan menarik perwakilannya di sana. 

Bahrain kemudian menyusul dengan memerintahkan Duta Besar Lebanon meninggalkan negaranya dalam kurun waktu dua hari.

Pengusiran ini terjadi setelah muncul rekaman yang memperlihatkan Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi mengritik perang yang dipimpin Saudi untuk melawan Houthi di Yaman.

Baca juga: Mengaku Ditargetkan untuk Dibunuh, Eks Intel Arab Saudi Sebut Pangeran MBS Tak Punya Empati

Baca juga: Arab Saudi Izinkan Kapasitas Penuh di Masjid Mekah-Madinah

Adapun wawancara TV itu terjadi sebelum Kordahi diangkat menjadi menteri.

Kordahi mengatakan Houthi yang bersekutu dengan Iran "membela diri mereka sendiri melawan agresi eksternal".

Mantan presenter TV itu juga mengatakan perang yang telah berlangsung lama itu "sia-sia".

Eks pembawa acara Who Wants to Be a Millionaire itu juga menyerukan agar mengakhirinya perang tersebut, menyinggung pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Menanggapi konflik saat ini, Kordahi mengatakan komentar itu merupakan hasil pemikirannya sendiri dan terjadi sebelum bergabung dengan pemerintahan.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (29/10/2021), Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengaku menyesali keputusan Saudi.

"Kami juga mengimbau para pemimpin saudara Arab untuk bekerja dan membantu mengatasi krisis ini untuk menjaga kohesi Arab," kata Mikati.

Awal pekan ini, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain memanggil duta besar mereka untuk Lebanon sebagai tanggapan atas komentar tersebut.

Sementara itu, Dewan Kerjasama Teluk (GCC) mengutuk pernyataan Kordahi.

Bahkan muncul seruan dari pejabat pro-Saudi agar Kordahi dicopot dari pemerintahan.

Perang Saudara di Yaman

Perang Yaman merupakan pertempuran sipil antara kubu mantan Presiden Yaman, Abdrabbuh Mansur Hadi dengan kelompok gerakan bersenjata Houthi.

Kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pemerintahan resmi di Yaman.

Perang saudara ini dimulai pada 2014, saat Houthi mengambil alih Ibu Kota Sanaa sekaligus melakukan kudeta.

Houthi juga berusaha menggulingkan Hadi dan perlahan mulai menundukkan wilayah pusat kekuasaan pemerintahan Yaman pimpinan Hadi.

Baca juga: Ayatollah Khamenei Desak Dunia Arab Batalkan Normalisasi Dengan Israel

Bersamaan dengan itu, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melancarkan operasi militer untuk mengembalikan pemerintahan Yaman.

Meskipun tidak ada intervensi langsung oleh Iran, yang mendukung Houthi, konflik tersebut telah dilihat secara luas sebagai perpanjangan dari konflik Iran-Arab Saudi.

Pasukan Houthi saat ini menguasai ibu kota Sanaa dan seluruh Yaman Utara kecuali Kegubernuran Marib.

Kelompok bersenjata ini telah bentrok selama bertahun-tahun dengan pasukan pro-pemerintah yang didukung Saudi.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)