Otoritas Palestina Batalkan Pertukaran Vaksin dengan Israel

Kelompok hak asasi mengatakan, Israel wajib memberikan vaksin kepada Palestina.

Israel menyangkal memiliki kewajiban seperti itu dengan menunjuk pada perjanjian perdamaian sementara yang dicapai dengan Palestina pada 1990-an.

Kesenjangan dalam mengakses vaksinasi telah terjadi di seluruh dunia karena sebagian besar vaksin telah dikirim ke negara-negara kaya.

Negara-negara itu telah membuat kemajuan dalam mengatasi wabah mereka sendiri.

Mereka baru-baru ini mulai menjanjikan pasokan untuk negara-negara miskin yang tertinggal selama berbulan-bulan.

Mengkritik kesepakatan pembagian dosis, Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel mengatakan di Twitter.

"Sangat diragukan bahwa PA akan dapat menggunakan semua vaksin, karena mereka akan kedaluwarsa.”

Warga Palestina lainnya juga mengkritik langkah tersebut.

Yara Asi, seorang rekan non-penduduk di Arab Center Washington, DC, mengatakan pengumuman itu “tidak terlihat baik seperti yang ditawarkan".

“Itu tidak berurusan dengan masalah inti apapun yang mencegah orang Palestina memiliki sistem kesehatan yang berfungsi,” tulisnya di Twitter.

“Jika pemerintah baru ini ingin menunjukkan bahwa itu benar-benar berbeda, & ingin 'menguntungkan rakyat,' membongkar pendudukan, mencabut blokade, memberikan hak yang sama kepada warga Palestina,” katanya.

Baca juga: Ditpamobvit Polda Metro Berikan Vaksinasi untuk Warga Bambu Apus

Baca juga: Di Bangkalan, Panglima TNI Tekankan Pentingnya Protokol Kesehatan Meski Sudah Divaksin

30 persen orang Palestina menerima dosis pertama

Di pihak Palestina, lebih dari 270.000 orang telah menerima dua dosis di Tepi Barat dan Jalur Gaza, menurut kementerian kesehatan Palestina.

Lebih dari 300.000 infeksi telah dicatat di dua wilayah, termasuk 3.545 kematian.

Sekitar 30 persen warga Palestina yang memenuhi syarat di Tepi Barat dan Gaza telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, menurut pejabat Palestina.