Biden Blokir 59 Perusahaan China dalam Amandemen Perintah Trump
Biden memblokir 59 perusahaan China sebagai bentuk lanjutan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joe Biden menandatangani perintah yang mengubah larangan investasi AS di perusahaan-perusahaan China yang dimulai di bawah pendahulunya, Kamis (3/6/2021).
Disebutkan bahwa 59 perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China atau dalam industri pengawasan.
Di antaranya termasuk Huawei Technologies Co dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.
Larangan investasi baru akan berlaku mulai Agustus pada pukul 12:01 di New York, menurut pejabat pemerintah yang enggan disebut indentitasnya.
Baca juga: Donald Trump Tutup Platform Media Sosial Terbarunya secara Permanen
Investor akan memiliki waktu satu tahun untuk melakukan divestasi penuh.
Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang ditentang di pengadilan dan disebut membingungkan investor.
Melansir Bloomberg, posisi Biden atas perintah Trump telah diawasi ketat oleh Wall Street dan Capitol Hill.
Di mana anggota parlemen dari kedua belah pihak telah menyerukan sikap yang kuat terhadap China atas berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia.
Banyak perusahaan dalam urutan Biden sudah ada dalam daftar pemerintahan Trump.
Baca juga: Biden: AS Akan Bagikan 25 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Dunia
Baca juga: Biden Perluas Daftar Perusahaan China Terlarang untuk Investor AS
Termasuk perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu, yaitu:
- China Mobile Communications Group Co.
- China Unicom Ltd.
- China Telecommunications Corp.
Baca juga: POPULER Internasional: Joe Biden Peringati Pembantaian Tulsa | Vaksin Sinovac Disetujui WHO
Di antara perusahaan pertahanan dalam daftar Biden, yakni:
- Aviation Industry Corp. of China, Ltd.
Perusahaan ini merupakan salah satu raksasa militer China yang paling terkenal.
- China North Industries Group Corp.
- China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd.
- China Shipbuilding Industry Co.
Baca juga: Joe Biden Jadi Presiden AS Pertama yang Peringati Pembantaian di Tulsa, Kunjungi Situs Bersejarah
Daftar Biden juga termasuk:
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.
Perusahaan ini merupakan pengembang kamera pengintai dan teknologi pengenalan wajah yang telah membantu pihak berwenang China meluncurkan inisiatif “kota aman” di Xinjiang, di mana etnis Uyghur menghadapi penganiayaan.
Baca juga: Amerika Dibantu Denmark Mata-Matai Pejabat Tinggi Eropa, Biden Dilaporkan Terlibat
Perusahaan dalam daftar Biden yang tidak tercakup dalam larangan awal Trump termasuk:
- Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.
- Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.
Baca juga: China Kecam Seruan Biden soal Asal-usul Virus Corona dan Tolak Teori Kebocoran Laboratorium Wuhan
Lainnya termasuk:
- Proven Glory Capital Ltd.
- Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.
- Inner Mongolia First Machinery Group Co.
- Changsha Jingjia Microelectronics Co.
- China Avionics Systems Company Ltd.
- China Satellite Communications Co.
- China-based Costar Group Co.
- Fujian Torch Electron Technology Co.
- Guizhou Space Appliance Co.
Baca juga: Joe Biden Minta Lembaga Intelijen Selidiki Asal Usul COVID-19, Ini Reaksi China
Departemen Keuangan merilis panduan tentang pinalti pada Kamis malam (3/6/2021).
"Departemen Keuangan akan memperbarui daftar tersebut secara bergulir," kata salah satu pejabat.
Di bawah perintah Biden, larangan investasi akan berlaku untuk anak perusahaan hanya jika mereka terdaftar di Kantor Pengawasan Aset Asing.
"Perintah (Trump) yang diubah mengklarifikasi bahwa tindakan itu tidak akan lagi berlaku untuk perusahaan yang namanya sangat cocok dengan entitas yang terdaftar," kata pejabat administrasi Biden.
Daftar OFAC akan dikoordinasikan dengan Departemen Negara dan Pertahanan.
Pentagon, yang diminta oleh Kongres untuk menyimpan daftar perusahaan yang terkait dengan militer China, diperkirakan akan merilis nama perusahaan tambahan pada hari Kamis.
"Beberapa perusahaan akan terdaftar oleh Pentagon dan OFAC," kata para pejabat.
Amandemen perintah Trump datang setelah dua perusahaan China berhasil menantangnya di pengadilan AS.
Tim Biden mengatakan revisi diperlukan untuk memastikan itu sah secara hukum dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Berita lain terkait Pemerintahan Joe Biden
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
