Administrasi Biden akan Lanjutkan Penjualan Senjata Senilai Rp 335 Triliun ke UEA
AS akan melanjutkan penjualan senjata senilai lebih dari 23 miliar dolar Amerika (Rp 335 triliun) ke Uni Emirat Arab (UEA).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Administrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan kepada Kongres bahwa pihak terkait akan melanjutkan penjualan senjata senilai lebih dari 23 miliar dolar Amerika (Rp 335 triliun) ke Uni Emirat Arab (UEA).
Dijelaskan Asisten Kongres pada Selasa (13/4/2021), pesawat F-35 canggih, drone bersenjata, dan peralatan lainnya termasuk di dalam kesepakatan tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri membeberkan, pemerintah akan menyetujui penjualan yang diusulkan ke UEA.
"Bahkan saat kami terus meninjau detail dan berkonsultasi dengan pejabat Emirat terkait dengan penggunaan senjata tersebut," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri.
Melansir Al Jazeera, pemerintahan Biden sebelumnya menghentikan sementara kesepakatan yang disetujui oleh mantan Presiden Donald Trump.
Baca juga: Presiden AS Joe Biden Ucapkan Selamat Ramadan pada Umat Muslim AS dan Dunia
Baca juga: Sore Ini PM Jepang Bertolak ke Washington AS, Dijadwalkan Bertemu Biden di Gedung Putih
Penjualan ke negara Teluk itu diselesaikan tepat sebelum Trump meninggalkan jabatannya.
Pemerintahan Trump mengatakan kepada Kongres pada November 2020, mereka telah menyetujui penjualan ke UEA sebagai kesepakatan sampingan dari Abraham Accords.
Abraham Accords merupakan sebuah perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada September.
Saat itu, UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dalam bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump, Israel mencapai kesepakatan dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Baca juga: Akhiri Perang 20 Tahun, Joe Biden akan Tarik Tentara AS dari Afghanistan Paling Lambat 11 September
Baca juga: Presiden AS Joe Biden akan Gelar "Open House" Saat Hari Raya Idul Fitri Nanti
Konflik Yaman
Beberapa legislator AS telah mengkritik UEA karena keterlibatannya dalam perang di Yaman.
Konflik yang telah memicu salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Israel mengatakan tidak keberatan dengan penjualan tersebut.
Upaya legislatif untuk menghentikan penjualan gagal pada Desember, karena sesama anggota Partai Republik di Kongres mendukung rencana Trump.
Pemerintahan Trump kemudian menyelesaikan penjualan besar-besaran ke UEA pada 20 Januari, sekira satu jam sebelum Biden dilantik sebagai presiden.
Pada akhir Januari 2021, pemerintahan Biden mengumumkan peninjauan tersebut.
UEA mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi peninjauan tersebut dan menyambut upaya bersama untuk mengurangi ketegangan dan untuk dialog regional yang diperbarui.
Baca juga: Singgung Uighur hingga Rohingya, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Biden Terkait Awal Ramadan
Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pada Selasa (13/4/2021) perkiraan tanggal pengiriman penjualan UEA, jika diterapkan, adalah setelah 2025 atau lebih.
Pemerintah mengantisipasi "dialog yang kuat dan berkelanjutan dengan UEA" untuk memastikan kemitraan keamanan yang lebih kuat, kata juru bicara itu dalam pernyataan yang dikirim melalui e-mail.
"Kami juga akan terus memperkuat dengan UEA dan semua penerima artikel dan layanan pertahanan AS bahwa peralatan pertahanan asal AS harus diamankan secara memadai dan digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan sepenuhnya sesuai dengan hukum konflik bersenjata," kata pernyataan.
Pemerintahan Biden juga meninjau kebijakannya untuk penjualan militer ke Arab Saudi, termasuk beberapa kesepakatan senjata era Trump.
Langkah ini diambil sehubungan dengan keterlibatan Saudi di Yaman dan masalah hak asasi manusia lainnya.
Hasil review tersebut belum dirilis.
Pada Februari, pejabat AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kesepakatan masa lalu, yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata "defensif".
Baca juga: PM Jepang Yoshihide Suga akan Bertemu Biden di Washington 16 April 2021
Berita lain terkait Penjualan Senjata
Berita lain terkait Pemerintahan Biden
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
