Raja Malaysia Tak Boleh Terima Tamu Selama Sepekan, Anwar Ibrahim Terancam Gagal Jadi PM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Sultan Abdullah tidak akan menerima tamu siapa pun selama seminggu ke depan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Demikian komisioner Istana Ahmad Fadil Shamsuddin menyampaikan pengumuman Istana Kerajaan, Jumat (25/9/2020), ketika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sedang mencari waktu pertemuan dengan Raja untuk membentuk pemerintahan baru.

"Yang Mulia telah disarankan oleh dokternya untuk tetap di (rumah sakit) selama tujuh hari untuk observasi. Jadi sampai saat itu, dia tidak akan mengadakan pertemuan," kata Ahmad Fadil Shamsuddin seperti dilansir Reuters.

Anwar Ibrahim dijadwalkan untuk bertemu dengan Raja pada Selasa (22/9/2020) lalu, tetapi dibatalkan karena Raja menjalani perawatan di rumah sakit.

Baca: Konflik Politik di Malaysia, Analis Prediksi Anwar Ibrahim Tak Akan Jadi Perdana Menteri

Anwar mengklaim dirinya telah mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menggulingkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Tapi dia harus meyakinkan Raja bahwa ia memiliki jumlah dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.

Gejolak politik datang hanya tujuh bulan setelah manuver politik yang menyebabkan Muhyiddin mendapatkan jabatan perdana menteri.

Muhyiddin yang memiliki mayoritas dukungan yang tipis di parlemen, telah menolak klaim Anwar Ibrahim dan menantangnya untuk membuktikannya melalui proses konstitusional.

Baca: PM Malaysia Muhyiddin Ragukan Klaim Anwar Ibrahim Kantongi Dukungan Mayoritas Parlemen

Raja memainkan peran penting dalam babak baru politik di Malaysia untuk menunjuk seorang perdana menteri yang akan memimpin mayoritas suara di parlemen.

Seorang Raja juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan pemilihan perdana menteri.

Ragukan Klaim Anwar Ibrahim

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, mempertanyakan klaim pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Muhyiddin mengatakan presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu tidak dapat merinci jumlah Anggota Parlemen yang akan mendukungnya.

"Dia membuat pernyataan tapi ketika ditanya tentang jumlah yang mendukungnya dan yang telah memberikan dukungan mereka, dia hanya mengatakan untuk menunggu jawabannya," ujar Muhyiddin, saat berbicara dalam pertemuan Perikatan Nasional (PN), Jumat (25/9/2020), seperti dilansir Kantor Berita Malayasia, Bernama.

Baca: UMNO tidak akan Halangi Kadernya di Parlemen Dukung Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia

"Tapi sampai hari ini saya sendiri juga tidak tahu (jumlahnya). Klaimnya mungkin atau mungkin tidak benar," katanya.

Anwar, yang merupakan pemimpin Oposisi, telah mengatakan pada konferensi pers dua hari lalu bahwa ia telah mendapatkan dukungan "kuat dan meyakinkan" dari mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru menggantikan Muhyiddin.

Muhyiddin mengatakan semua anggota parlemen gabungan Parti Sarawak (GPS) telah menegaskan dukungan mereka untuk pemerintahannya dan menolak mendukung Anwar.

"Bahkan, beberapa anggota parlemen dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang dikatakan mendukung Anwar juga membantah mendukungnya," tambahnya.

"Dalam beberapa hari setelah pengumuman (Anwar), banyak pernyataan penolakan telah dikeluarkan oleh anggota parlemen UMNO. Mereka tidak ada dalam daftar pendukung Anwar."

"Dengan penyangkalan mereka, saya menjadi lebih meragukan ( klaimnya), mungkin itu hanya pernyataan politik," katanya.

Muhyiddin mengatakan Jaksa Agung, Idrus Harun juga telah mengatakan kepadanya bahwa ia tetap menjadi Perdana Menteri.

"Mungkin ketika Yang di-Pertuan Agong ditunjukkan bukti (dukungan), jika ada, maka Yang Mulia pasti akan memanggil saya untuk audiensi tetapi sampai sekarang saya belum dipanggil," katanya.

Sementara itu, sekretaris jenderal PN Hamzah Zainudin menggambarkan klaim Anwar tidak lebih dari gimmick politik.

Dia mengatakan itu hanya "mimpi di bulan September" anggota parlemen Port Dickson untuk menjadi perdana menteri.

"Klaim itu tidak didukung oleh bukti, jumlah kursi; bahkan, para pemimpin kami yang seharusnya dalam daftar mendukung Anwar telah membantah hal tersebut," kata Hamzah, ketika diminta untuk mengomentari klaim Anwar. (Reuters/BERNAMA/The Straits Times/The Star)