Pengunjuk Rasa di Thailand Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Perubahan Politik
Pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di Ibu Kota Thailand, menuntut peubahan politik pada Sabtu (19/9/2020).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di Ibu Kota Thailand, menuntut peubahan politik pada Sabtu (19/9/2020).
Diperkirakan, unjuk rasa itu diklaim sebagai aksi terbesar dalam beberapa pekan sejak kudeta militer pada 2014 lalu.
Pada aksi besar-besaran 2014 lalu, demonstran membawa Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha ke tampuk kekuasaan.
Al Jazeera melaporkan, ribuan pengunjuk rasa memaksa masuk ke kampus Universitas Thammasat Bangkok, sebuah institut yang dinilai melambangkan demokrasi dalam sejarah politik Thailand.
Kemudian, mereka masuk ke lapangan Sanam Luang yang berdekatan di dekat Istana Kerajaan.
Baca: Apindo: Stimulus Indonesia Hadapi Pandemi Tergolong Kecil Dibanding Jepang, Amerika hingga Thailand
Baca: Profil Lengkap Win Metawin Aktor Pemeran Serial F4 Versi Thailand
Unjuk rasa itu diperkirakan akan menarik puluhan ribu orang, dan berencana untuk tetap berada di luar hingga Minggu (20/9/2020).
Polisi mengatakan, mereka akan mengerahkan ribuan petugas untuk mengamankan demonstrasi tersebut.
"Hari ini, kami akan terus mendorong tuntutan kami," kata Parit Chiwarak.
“Sebagai warga negara, kita harus bisa memperjuangkan hak-hak kita. Kamu tidak bisa menghentikan kita," tegasnya.
"Kita sekarang menerobos gerbang pertama dan akan terus menerobos sampai kita berdemokrasi,” imbuh aktivis mahasiswa sambil mengerahkan rombongan besar.
Beberapa saat sebelumnya, ketegangan meningkat ketika perkelahian antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan seorang penjaga keamanan.
Baca: Ada Bright & Win, Ini Pengumuman Pemain F4 Versi Thailand, Remake Seri Legendaris Meteor Garden
Baca: Integrasi Aplikasi di Empat Negara Asia Tenggara, Gojek Resmi Hadir di Thailand
Reformasi Demokrasi
Gerakan anti-pemrintah yang dipimpin mahasiswa menyerukan tiga perubahan pada struktur kekuasaan Thailand.
Pertama, pembubaran parlemen, penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer dan diakhirinya intimidasi pada pembangkang.
Para pengunjuk rasa percaya bahwa suara mereka dalam pemilihan umum yang lama tertunda tahun lalu telah diabaikan setelah Prayuth, mantan Jenderal Angkatan Darat, tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.
