Hamas: Rencana Pencaplokan Wilayah oleh Israel adalah Deklarasi Perang

TRIBUNNEWS.COM - Hamas menilai rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina merupakan deklarasi perang.

Pernyataan ini dirilis Hamas pada Kamis (25/6/2020) lalu.

Diketahui Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berencana mencaplok wilayah Tepi Barat Palestina yang telah diduduki Israel.

Juru bicara Brigade Ezzedine al-Qassam, Abu Obeida dalam pesan videonya berjanji akan membela rakyat Palestina dan menjaga tempat suci.

Baca: Palestina Tegaskan Tidak Biarkan Israel Ambil Tanah Tepi Barat

Baca: Indonesia Tegas Tolak Rencana Aneksasi Israel ke Wilayah Palestina di DK PBB

Netahanyu berencana 1 Juli ini akan mengumumkan kedaulatan Israel terhadap wilayah Tepi Barat dan Lembah Jordan.

Tinggal beberapa hari rencana itu datang, menempatkan kedua wilayah dalam ketidakpastian.

Diktutip dari Anadolu Agency, Netanyahu mendeklarasikan rencana aneksasi pada bulan lalu, berdasarkan perjanjian perdamaian oleh Presiden AS, Donald Trump. 

Otoritas Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30 hingga 40 persen Tepi Barat.

Termasuk salah satunya wilayah Yerussalem Timur.

Secara terpisah, juru bicara Hamas mengatakan mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Tel Aviv adalah prioritas utama mereka.

Di sisi lain, Israel bersikeras menolak pembebasan warga Palestina yang mereka anggap telah membunuh warga Israel.

Pada April 2016, Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menangkap empat tentara Israel sambil menahan identitas mereka kecuali Oron Shaul, seorang tentara Israel yang hilang sejak konflik 2014 di Gaza.

Sebaliknya, Israel menahan sekitar 5.000 warga Palestina.

Termasuk diantaranya ada 180 anak-anak dan 700 pasien.

Indonesia Ajak ASEAN Tolak Rencana Israel

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengajak negara-negara ASEAN untuk menolak rencana Israel menganeksasi wilayah Tepi Barat Palestina.

Dikutip dari Kompas.com, Retno menyampaikan sikap tegas ini dalam pertemuan virtual bersama semua anggota ASEAN pada Rabu (24/6/2020) lalu. 

Menurut Menlu, rencana pencaplokan wilayah yang diinginkan Israel telah melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Retno mengatakan Indonesia telah menyerukan untuk memenuhi keadilan kemanusiaan di Palestina.

"Ancaman aneksasi Israel menguji kredibilitas dan legitimasi Dewan," kata Retno dalam cuitannya.

Jajaran Gedung Putih Mendiskusikan Rencana Israel

Para jajaran pemerintahan Presiden AS, Donald Trump memulai diskusi tentang aneksasi Israel pada wilayah tepi barat Palestina.

Diskusi berfokus untuk memutuskan lampu hijau pada rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk melancarkan aksi tersebut.

Menurut sumber terdekat, keputusan dari AS ditargetkan akan siap pada 1 Juli mendatang.

Beberapa pejabat Gedung Putih yang hadir dalam diskusi antara lain menantu sekaligus penasihat Trump Jared Kushner, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, utusan Timur Tengah Avi Berkowitz, dan duta besar AS untuk Israel David Friedman, sebagaimana dikutip dari Reuters. 

Sementara itu Presiden Trump tidak ikut berpartisipasi dalam rapat ini.

Baca: Ritual Nyeleneh Dukun AS Berbuah Laporan Ke Polisi, Modusnya Mandi Kembang

Baca: AS Berencana Tempatkan Rudal Jarak Menengah di Jepang, China: Kami Tak Akan Tinggal Diam

Namun sejumlah sumber mengatakan Trump akan bergabung dalam pembahasan berikutnya.

Di bawah proposal perdamaian Timur Tengah yang diluncurkan Trump pada Januari, diperkirakan AS akan mengakui pemukiman Yahudi di wilayah Palestina sebagai area milik Israel.

Proposal Trump pada akhirnya memperluas rencana perdamaian Palestina namun dengan syarat yang lebih ketat.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)