Virus Corona
Brasil Masuk Daftar Negara 'Terlarang' di AS karena Jumlah Kasus Corona Makin Meningkat
Amerika Serikat berencana melarang masuknya warga negara non-AS yang berasal dari Brasil.
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat berencana melarang masuknya warga negara non-AS yang berasal dari Brasil.
Hal ini karena negara Amerika Latin ini mengalami lonjakan kasus infeksi Covid-19 tertinggi kedua di dunia.
Brasil melengkapi daftar negara terlarang oleh pemerintah AS setelah China dan Eropa, Bloomberg.
Keputusan ini berlaku sejak pukul 11.59 malam waktu AS pada Kamis (28 /5/2020) mendatang.
Mulai hari itu, peraturan masuknya orang asing baik asal Brasil maupun baru singgah di Brasil yang harus dikarantina selama 14 hari sebelum ke AS dihentikan.
Baca: Ahli Sebut Pangeran Harry Terpuruk Tinggal di AS, Lebih Buruk dari Meghan Markle Ketika di Inggris
Baca: Donald Trump Larang WNA yang Bepergian dari Brazil Masuk Wilayah AS

Hal ini diumumkan Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany pada Minggu lalu.
Penasihat Keamanan Nasional, Robert O'Brien mengatakan, ada pengecualian bagi aliran perdagangan Brasil dengan AS, tidak ditutup aksesnya dan pengecualian ini berlaku untuk berbagai individu.
Sejak pekan lalu Presiden AS, Donald Trump mengatakan, dia mempertimbangkan melarang masuknya penerbangan dari Brasil.
Namun keinginan itu belum diketok palu hingga konferensi pers pada Minggu lalu.
"Brasil mengalami beberapa masalah, tidak ada pertanyaan tentang itu," kata Trump pada 19 Mei di awal pertemuan kabinet.
"Aku tidak ingin orang datang ke sini dan menginfeksi orang-orang kita," tambahnya.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menilai, Brasil sedang mengalami penularan corona yang luas dari orang ke orang, sebagaimana dikatakan Trump pada Minggu.
O'Brien mengatakan pada CBS "Face the Nation," tindakan apa pun yang diambil akan bersifat sementara.
Meskipun hingga hari ini pembatasan di sejumlah negara juga belum dicabut pemerintah AS.
"Karena situasi di Brasil, kami akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyat Amerika," tambah O'Brien.
