Minggu, 5 Oktober 2025

Laut Natuna Diklaim China

Susi Pudjiastuti: Penegakan Hukum Para Pencuri Ikan Beda dengan Persahabatan Maupun Investasi

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti Tegaskan Penegakan Hukum Para Pencuri Ikan Beda dengan Persahabatan dan Investasi

Istimewa
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti melepasliarkan 173.800 ekor bibit lobster di perairan Nusa Penida Bali, Sabtu (13/7/2019) dari kapal. 

Prabowo lantas menegaskan kembali, akan menyelesaikan persoalan ini dengan baik.

"Bagaimanapun China adalah negara sahabat," katanya.

Saat ditanya oleh rekan media soal penambahan personel, Prabowo berseloroh untuk santai.

"Kita cool saja, santai," tuturnya.

Ada Pelanggaran ZEEI di Natuna

Sementara itu, terkait adanya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna, Menkopolhukam Mahfud MD angkat bicara.

Mahfud MD menuturkan, rencananya pemerintah membuat regulasi terpadu terkait pengawasan keamanan di sektor kelautan untuk mencegah tumpang tindih regulasi.

"Presiden menginstruksikan agar penanganan laut itu terpusat," kata Mahfud MD yang Tribunnews kutip melalui kanal YouTube metrotvnews, Selasa (31/12/2019).

Ia menerangkan, di sektor pengawasan kelautan Indonesia, terdapat tujuh lapis regulasi.

Menurutnya, banyaknya regulasi yang harus ditembus itu menjadi penghambat.

"Itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan, menghambat laju perdagangan juga. Lalu lintas barang dan manusia agak terhambat," katanya.

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020). (HANDOUT)

Mahfud kembali menegaskan, alasan tersebut lah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas regulasi yang ada.

"Prinsip Menkopolhukam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah bicara, sudah ketemu," katanya.

Mahfud kembali menegaskan, alasan tersebutlah yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas regulasi yang ada.

"Prinsip Menkopolhukam dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah bicara, sudah ketemu," katanya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved