Tantowi Bangga Sikap Jokowi Soal Papua: Yang Dukung Papua Merdeka Salah Informasi

TRIBUNNEWS.COM, WELLINGTON-Memenuhi undangan anggota parlemen yang mendukung Kelompok Separatis Papua adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh pihak KBRI Wellington.

"Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya" jelas Dubes RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya.

Didampingi oleh Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, dua staff KBRI; atase pertahanan, Kol Inf Iwan Suryono dan Kordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan.

Serta staff dari Kemlu, Jovanka Siahainenia, Rabu (19/12/2018) waktu setempat Tantowi diterima oleh 3 anggota parlemen Selandia Baru. Kedatangan Tantowi sekaligus melakukan penandatangan Deklarasi Westminster, deklarasi dukungan untuk Papua Merdeka.

Dalam kesempatan itu, turut mendampingi satu orang anggota Dewan keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan 2 orang staf dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

Dalam pertemuan itu, dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com Jumat (21/12/2018) Tantowi menjelaskan secara faktual sejarah reintegrasi Papua kedalam NKRI yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum Internasional.

Baca: Sempat Sebut Billy Syahputra Kena Pelet Tempe Hilda, Mbah Mijan Beberkan Fakta Baru dan Mohon Maaf

Reintegrasi Papua kedalam NKRI diputuskan oleh PBB melalui resolusi no 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa di perdebatkan. Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu.
Kini, Tantowi menjelaskan pemerintah sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh.

Tantowi juga menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera.

"Hanya saja karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan," jelas politisi Partai Golkar ini.

"Sebagaimana kita ketahui, pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia," lanjutnya.

"Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoax yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia" jelas Dubes Tantowi yang diamini oleh Frans Yoku dalam kesempatan itu.

Frans Yoku yang selama ini telah banyak berbicara tentang Papua di berbagai forum Internasional menegaskan, mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua.

"Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia. Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi," ujarnya.

"Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka" pinta Yoku.

Para anggota Dewan yang hadir dalam pertemuan itu antusias mendengarkan penjelasan Dubes selaku wakil pemerintah Indonesia dan Frans Yoku selaku wakil Orang Papua Asli yang belum pernah mereka dengar selama ini.

Baca: Beredar Video Markas OPM Diserbu Polisi & Dihancurkan di Pedalaman Papua: Mereka Khianati Indonesia

Penjelasan runut, jujur namun disampaikan secara santai dan santun ini memancing mereka untuk aktif bertanya dan melakukan pendalaman.

Hal-hal yang sering menjadi isu seperti kebebasan berpendapat, genosida, Jawanisasi dan kesejahteraan tidak luput dari perhatian mereka. Semua dijawab secara tuntas oleh Tantowi dan Yoku.

Tantowi menjelaskan sama seperti Selandia Baru, sebagai negara demokrasi Indonesia adalah pendukung kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berpendapat didepan umum. Demo diperbolehkan tapi harus mendapat izin dari Polisi, hal yang lazim di negara manapun. Ketika melanggar, Polisi akan menertibkan.

Tantowi juga menegaskan Papua adalah daerah terbuka, semua orang boleh masuk. Tentu saja setelah memiliki dokumen perjalanan yang sah. Tantowi pun mengundang mereka untuk datang dan berkunjung ke Papua.

Terkait Jawanisasi, Tantowi dan Yoku menjelaskan Papua adalah bagian dari NKRI, semua orang berhak bermukim dan mencari nafkah disana. Seperti halnya orang Papua yang bebas bermukim dan bekerja dimanapun di Indonesia.

Yoku dalam kesempatan itu menambahkan kemerdekaan sesungguhnya sudah diberikan pemerintah melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Baca: Irjen Paulus Waterpauw: Kekerasan di Papua Terkait Trauma Orde Baru Hingga Freeport

Rakyat Papua diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya di Papua, pimpinan daerah di berbagai tingkatan harus orang Papua. Bagi hasil dengan pemerintah pusat pun jauh lebih besar dibanding daerah lain.

"Kami ini sudah Merdeka. Mengapa kami belum sejahtera? Korupsi masih menjadi penyakit utama kami" jelas Yoku.