Presiden Filipina Izinkan TNI Ikut Gempur ISIS, Jokowi Diminta Merespon
Pakar hukum internasional Hikmahanto menganggap TNI perlu mengambil peran dalam menggempur Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Filipina.
Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.
Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.
"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.
Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul: Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS, Presiden Diminta Beri "Lampu Hijau"