Rencana Reformasi Utang Baru Didukung Parlemen Yunani

TRIBUNNEWS.COM, ATHENA - Parlemen Yunani hari Sabtu (11/7) menyetujui paket reformasi utang baru guna menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi.

Dari kantor Uni Eropa di Brussels, Belgia, diperoleh kabar bahwa proposal terbaru Athena tersebut bisa dijadikan dasar untuk mendapatkan bail out baru senilai 74 miliar euro (Rp 1.095 triliun).

Paket reformasi ini didukung oleh 251 anggota parlemen dari 300 deputi dan memberikan mandat kepada Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras untuk melanjutkan pembicaraan terakhir dengan negara-negara kreditor menjelang KTT Uni Eropa pada Minggu besok.

Pemungutan suara dilakukan setelah Tsipras mendesak parlemen untuk menyetujui paket reformasi, termasuk perbaikan soal pensiun, kenaikan pajak, dan privatisasi yang mendekati usulan yang ditawarkan oleh kreditor bulan lalu untuk mempertahankan Yunani supaya tidak ambruk secara ekonomi dan tetap berada di dalam Uni Eropa.

Proposal Yunani tersebut telah dimasukkan ke Brussels hari Kamis lalu dan langsung memicu kritik dari kubu garis keras partai radikal kiri Syriza. Sekitar 10 orang di antaranya abstain atau menentang proposal tersebut. Partai-partai oposisi justru membantu agar proposal tersebut lolos.

Tiga tokoh senior Pemerintah Yunani, termasuk di antara mereka yang memilih untuk tidak memberikan suara, sementara beberapa orang lain dari partai berkuasa, termasuk mantan menteri keuangan Yanis Varoufakis, tidak hadir. Hal itu menunjukkan betapa beratnya perpecahan dalam partai terkait dengan proposal reformasi utang tersebut.

"Ini adalah pilihan dengan tanggung jawab nasional yang tinggi. Kita memiliki tugas nasional untuk menjaga rakyat kita tetap hidup. Kita akan berhasil tidak hanya untuk tetap berada di Uni Eropa, tetapi juga untuk hidup setara bermartabat dan memiliki kebanggaan," kata Tsipras menjelang pemungutan suara di parlemen.

Dukungan parlemen muncul beberapa jam setelah sumber di Uni Eropa di Brussels mengatakan bahwa proposal utang Yunani terbaru yang "positif" dinilai cukup untuk membentuk dasar bail out baru senilai 74 miliar euro (Rp 1.095 triliun).

Menteri Keuangan Yunani Euclid Tsakalotos yang diminta menyelesaikan persoalan tersebut mengatakan, Pemerintah Yunani juga menginginkan persetujuan parlemen untuk memperkuat posisi tawar Yunani guna mencapai hasil lebih baik dalam kesepakatan.

Skeptis

Proposal tersebut termasuk permintaan untuk rencana pendanaan tiga tahun, termasuk keringanan utang dan paket investasi 35 miliar euro (Rp 518 triliun). Meski demikian, tetap ada sikap skeptis terhadap Yunani, terutama Jerman yang memimpin blok negara-negara zona euro.

Di Brussels, sebuah sumber dari Uni Eropa mengatakan "ada evaluasi positif dari program Yunani".

The European Stability Mechanism, yang mengurus dana bail out Uni Eropa, siap mempertimbangkan akan memberikan dana 58 miliar euro (Rp 858 triliun), ditambah 16 miliar euro (Rp 236 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal ini yang akan dibahas oleh 19 menteri keuangan zona euro yang bertemu pada Sabtu ini. Ini kesempatan untuk memperoleh persetujuan bagi Athena sebesar "50-50" karena oposisi kelompok garis keras, seperti Jerman, selalu menentang setiap utang Athena.

Proposal Yunani sebelumnya gagal memenuhi tuntutan internasional terkait dengan beberapa masalah pelik, termasuk keringanan pajak untuk pulau-pulau di Yunani dan pemotongan untuk belanja militer.

Berbicara menjelang KTT Uni Eropa hari Minggu besok untuk keputusan akhir atas nasib Yunani, Tsipras mengakui kesalahan yang telah dibuat.

Namun, ia bersikeras bahwa proposal terbaru tersebut adalah kesepakatan terbaik untuk Yunani.

Tsipras mengatakan, proposal terbaru "sedikit lebih baik" daripada proposal yang diajukan oleh kreditor pada bulan lalu yang tidak menawarkan bantuan untuk menyelesaikan tumpukan utang Yunani sebesar 320 miliar euro (Rp 4.736 triliun).

KTT Uni Eropa hari Minggu besok dilakukan seminggu setelah warga Yunani dalam referendum menolak tuntutan persyaratan kreditor. Kreditor internasional meminta Yunani untuk melakukan penghematan jika ingin memperoleh bail out dari Uni Eropa-IMF.(Elok Dyah Messwati)