Perbatasan Laut Cina Selatan Makin Dijaga Ketat

TRIBUNNEWS.COM, HAINAN - Di tengah sengketa perbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara, Pemerintah Cina menambah kewenangan Kepolisian Hainan, untuk menjaga perbatasan di Laut Cina Selatan.

Menurut Kepolisian Hainan, per 1 Januari 2013 mendatang, pihaknya berwenang mencari kapal-kapal yang memasuki perairan Laut Cina Selatan dengan ilegal.

Itu sebagai upaya Pemerintah Cina melindungi kedaulatan mereka di Laut Cina Selatan. Pemerintah Cina semakin agresif mengklaim batas wilayah laut mereka, seiring meningkatnya kekuatan militer Negeri Tirai Bambu.

Itu mengakibatkan tumbuhnya kekhawatiran sejumlah negara-negara Asia Tenggara, yang memiliki batas laut tumpang tindih dengan Pemerintah Cina.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Cina dalam menghadapi sengketa perbatasan laut di Laut Cina Selatan, Pemerintah Cina pada Juli lalu mendirikan sebuah garnisun di Kota Sansha, dekat wilayah yang disengketakan.

Berdasarkan pemberitaan China Daily, dalam satu set regulasi yang baru direvisi pada pekan ini oleh Kongres Rakyat Hainan, polisi perbatasan provinsi juga akan diberi wewenang naik ke atas kapal, yang diduga memasuki wilayah perairan Cina dengan ilegal, lalu menyitanya.

Dalam regulasi dibeberkan, kegiatan ilegal meliputi memasuki perairan tanpa izin, merusak fasilitas pertahanan pesisir, dan terlibat dalam publikasi yang mengancam keamanan nasional.

"Ini sangat mendesak bagi Cina untuk meningkatkan sistem hukumnya, mengenai penegakan hukum lepas pantai. Karena, sengketa dengan negara lain meningkat di Laut Cina Selatan," ujar Zhuang Guotu, Direktur Pusat Asia Tenggara Universitas Xiamen, seperti dilansir Upi.com, Kamis (29/11/2012).

Revisi regulasi juga menyebutkan, polisi perbatasan harus memperkuat patroli mereka dari perairan Sansha. (*)