Bahrain umumkan larangan aksi protes
Aksi protes dua pekan terakhir dianggap 'menyalahgunakan' hak kebebasan berpendapat dan berkumpul dan bertujuan menggulingkan pemerintahan Sunni yang berkuasa.
Sudah 35 orang tewas termasuk lima aparat polisi dalam bentrok aksi demo di Manama.
Bahrain melarang segala bentuk kegiatan berkumpul dan aksi demonstrasi di tengah bentrok polisi dan peserta demo anti pemerintah.
Menurut Menteri Dalam Negeri Sheikh Rashid Al Khalifah "pelanggaran berulang" terhadap hak berpendapat dan berekspresi tak lagi bisa diterima.
Aksi protes hanya dibolehkan jika keamanan dan stabilitas sudah kembali layak untuk menjaga kesatuan nasional, tambah Menteri Sheikh Rashid.
Aksi demosntrasi sebelumnya juga pernah dilarang dalam periode darurat tiga bulan yang dinyatakan Raja Hamad pada bulan Maret 2011.
Bulan sebelumnya peserta protes berhasil menduduki sebuah titik bangunan penting di ibukota Manama, Bundaran Mutiara yang kini sudah dihancurkan, dengan mengusung tuntutan demokrasi dan penghentian perlakuan diskriminatif terhadap Muslim Syiah yang mayoritas di negara itu dari kelompok Sunni yang berkuasa.
Sedikitnya 35 orang, termasuk lima petugas polisi, tewas sementara ratusan lainnya luka dan ribuan lagi ditahan pada bulan Februari dan Maret 2011.
Sejak itu kubu oposisi dan pegiat HAM mengatakan sudah ada 45 orang lain terbunuh, namun angka ini dibantah pemerintah.
Tetapi dalam dua pekan terakhir, pejabat peemrintah mengatakan dua aparat polisi tewas akibat cedera yang diderita dalam bentrok dengan pemrotes di desa di pinggir Manama.
'Melanggar HAM'
Pemerintah mengatakan oposisi Syiah berada dibalik aksi demonstrasi.
Dalam sebuah pernyataan saat mengumumkan larangan berkumpul dan berdemo, Sheikh Rashid mengatakan pemerintah berupaya keras melindungi kemerdekaan berpendapatn namun hak tersebut "disalahgunakan berulang kali" oleh kordinator protes, sementara pesertanya juga dituding tak taat hukum.
Menurut Mendagri tuntutan penggulingan pemerintahan dan sejumlah tokoh nasional menunjukkan "rendahnya rasa hormat dan bertujuan menghina", dan karena itu "membahayakan ketenangan sipil dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum". Ini tak bisa diterima, kata Sheikh Rashid.
Kejadian-kejadian ini didalangi oleh kelompok politik Masyarakat Islam nasional al-Wifaq, tuding Sheikh Rashid, yang merupakan kubu opossisi Syiah terbesar setempat.
Sementara menurut seorang pengurus al-Wifaq, Hadi al-Musawi, kepada kantor berita Associated Press larangan ini "melanggar HAM internasional".
Bulan September lalu Komisioner Tinggi PBB untuk urusan HAM, Navi Pillay, mengkritik langkah yang ditempuh pemerintah Bahrain dan menyerukan bahwa reformasi "bukan tindak kriminal".
