Optimalkan Pengelolaan Dana Haji, BPKH Fokus pada Penguatan Prinsip-prinsip Syariah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan melakukan sejumlah langkah strategis pada tahun 2025 untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji.

"Kami akan lebih fokus pada perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah di sela-sela Rapat Kerja (Raker) dan merayakan Milad ke-7 BPKH di Hotel Pullman, Jakarta. 

Baca juga: Dana Kelolaan Haji Lebih dari Rp 169 Triliun, BPKH Pastikan Dikelola Sesuai Prinsip Syariah

Menurut Fadlul, BPKH berupaya agar pengelolaan dana haji dapat berkelanjutan. 

"Agar dana haji dapat berkelanjutan, kami akan fokus pada investasi yang aman serta mendukung ekosistem penting perhajian, dan ekosistem halal juga akan ditingkatkan demi memperkuat ekosistem haji domestik hingga nasional," kata Fadlul. 

Raker yang digelar BPKH ini menghasilkan lima poin penting yang menjadi fokus utama ke depan. 

Pertama, BPKH akan fokus pada penguatan tata kelola. 

Menurut Fadlul, BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana haji. 

Kedua, BPKH akan fokus pada strategi investasi optimal. 

BPKH akan terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil yang seimbang. 

Baca juga: BPKH Ajak Anak Muda Rencanakan Ibadah Haji Sejak Dini

Ketiga, BPKH akan fokus pada program kemaslahatan yang berdampak. 

BPKH akan lebih fokus pada program-program kemaslahatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi umat dan penyediaan fasilitas pendukung ibadah haji. 

Keempat, BPKH akan fokus pada penguatan sumber daya manusia.  

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi prioritas utama BPKH untuk mendukung pencapaian visi dan misi lembaga. 

Kelima, BPKH akan fokus pada peningkatan kepercayaan publik.