Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Wacanakan Wajib Militer untuk Siswa SMA di Jabar-Siap Efisiensi Anggaran

TRIBUNNEWS.COM - Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (20/2/2025), Dedi Mulyadi, berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.

Dedi mengatakan, tujuan wamil itu adalah untuk pembentukan karakter bela negara.

"Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dedi menjelaskan, wamil ini akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antar siswa. 

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah membuat alokasi khusus untuk menangani persoalan geng motor dan premanisme tersebut.

"Kita membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar. Relatif lumayan alokasinya," tuturnya.

Nantinya, kata Dedi, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana itu.

Dedi Copot Kepsek SMAN 6 Depok

Sementara itu, pada hari pertamanya bekerja sebagai gubernur, Dedi juga telah mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi ke Study Tour ke Jawa Timur.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi," ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis, dilansir Kompas.com.

Dedi lantas mengatakan hal tersebut akan dibenahinya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Fokus Efisiensi, Anggaran Tak Penting Dipangkas

Dia pun memerintahkan jajarannya untuk memeriksa, apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," kata Dedi. 

"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar dia.

Siap Efisiensi Anggaran

Di kesempatan yang sama, Dedi mengatakan, seminar dan studi banding yang dilakukan oleh sekolah-sekolah selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun, kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

Maka dari itu, Dedi akan menjalani instruksi efisiensi anggaran seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

"Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah."

"Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja," kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.

"Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ," imbuh Dedi.

Mengenai hal tersebut, Dedi menegaskan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran.

Melainkan, mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang. 

"Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," tutur dia. 

Dari anggaran yang direlokasi, Pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.

Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan. 

Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun. 

Dedi mengatakan, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.

"Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik."

"Anggarannya dari Rp20 miliar akan berubah menjadi Rp350 miliar," tutur Dedi. T

Dedi juga bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin, 

Di mana, anggaran belanja renovasi ini bertambah dari Rp20 miliar menjadi sekitar Rp120 miliar.

Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru. 

"Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut," tandas Dedi.

Program 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi

Setelah dilantik, Dedi memiliki sejumlah program prioritas untuk membangun Jawa Barat.

Bersama wakilnya, Ewan Setiawan, Dedi bakal langsung tancap gas merealisasikan janji-janjinya selama kampanye.

Sejak ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Jabar pum, Dedi sudah kerap mengundang sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk rapat membahas visi-misi nya.

Fokus program 100 hari kerja Dedi di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lainnya seperti pasokan listrik, air bersih, perumahan yang murah, dan lain-lain.

"Seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direalisasikan lewat siapa? Organisasi perangkat daerah Provinsi Jabar."

"Untuk itu apa yang menjadi prioritas? Kepentingan publik, landasan dasarnya apa? Landasan dasarnya pendidikan, bagaimana anak-anak bisa sekolahnya (minimal) SMA," ujar Dedi Mulyadi, Kamis, dikutip TribunJabar.id.

Sementara itu, dalam layanan kesehatan, Dedi ingin masyarakat Jawa Barat semuanya terlayani dengan baik dari tingkat Puskesmas sampai rumah sakit.

"Tidak boleh lagi ada antrean orang di RS Hasan Sadikin untuk dapat operasi, harus tersebar di seluruh daerah setiap rumah sakit punya kemampuan yang sama," katanya.

Ketiga yakni soal infrastruktur, dalam hal ini Dedi berkali-kali menegaskan, infrastruktur menjadi program prioritas. 

Tidak boleh lagi jalan yang rusak di Jawa Barat, jalannya harus lebar dan tidak bolong.

"Nanti kualifikasinya diubah mana jalan daerah pertanian, mana jalan daerah industri. Mobil yang lewat kapasitasnya berapa, jalannya harus berubah tidak boleh lagi tetap seperti itu," ucapnya.

Selanjutnya, Dedi ingin seluruh masyarakat di Jawa Barat juga harus mendapatkan pasokan listrik, layanan air bersih, jaminan layanan perumahan yang murah atau masyarakat yang tidak mampu dibantu perumahannya.

"Maka uangnya ada Kas Provinsi Jabar yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentunya seizin Pak Penjabat Gubernur, saya dan Tim transisi yang bentuk Pak Pj."

"Sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan arah kebijakan keuangan yang akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang real (nyata) dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

Dedi pun memastikan bakal ada nomenklatur yang digeser, terutama untuk program yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif.

"Itu akan dicoret, saya menganalisis maka ditemukanlah angka yang mudah-mudahanlah bisa di atas Rp2 triliun untuk belanja publik di perubahan. Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj kita ingin Jabar selesai tahun ini," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Setelah Dilantik, Dedi Mulyadi Tancap Gas Program 100 Hari Kerja, Ini Daftar Sasarannya

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman) (Kompas.com)