Wagub Terpilih Rano Karno Pastikan Penuhi Janji Kampanye Meski Ada Efisiensi Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, memastikan janji mereka di kampanye Pilkada 2024 akan terealisasi meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

"Enggak (terdampak efisiensi)," kata Rano seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Namun, pendamping Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tetap melakukan efisiensi anggaran.

"Tentu kita harus efisiensi, saya mendapat laporan dari Tim Transisi, bukan tidak besar, tetapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu enggak lebih dari Rp 38 miliar, maaf bukan kecil, tetapi artinya tidak sebesar wilayah lain," ujarnya.

Dia menegaskan, efisiensi anggaran untuk Pemerintah Provinsi DKJ tak sebesar apabila dibandingkan dengan daerah lain.

"Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuma artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak," ucap Rano.

Baca juga: Pemerintah Gelar Pembekalan 503 Kepala Daerah, Rencana Perjalanan Naik Kereta ke Magelang

Mantan Gubernur Banten ini mengakui efisiensi anggaran bakal berdampak, terutama menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan jelang Ramadhan.

"Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadhan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi," tutur Rano.

Selain itu, kata Rano, Pemerintah Provinsi DKJ juga mesti akan menyiapkan strategi untuk menyambut arus mudik dan balik selama Lebaran.

"Ini bukan tugas gampang lho, Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik, artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan smapai terkendala dengan efisiensi ini," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.