Satori Soroti Katering Haji: Dua Dapur Gagal Kirim, Harus Ada Kompensasi

TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Satori, menyoroti permasalahan distribusi konsumsi jemaah haji Indonesia pasca prosesi Armuzna. Ia menyampaikan bahwa dua dari 15 dapur yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara mengalami kegagalan produksi, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah sesuai target.

"Dari total 15 dapur yang ditunjuk oleh BPKH Limited, terdapat dua dapur yang tidak berhasil mengirimkan makanan. Seharusnya tiap dapur memproduksi 20.000 paket, tapi kenyataannya hanya 10.000 yang dikirim," ujar Satori saat ditemui di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menilai kejadian tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan jemaah. Ia menegaskan bahwa kelalaian semacam ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi, karena berkaitan dengan pemenuhan hak dasar jemaah haji.

“Jika separuh dari makanan yang dijanjikan tidak tersedia, tentu harus ada langkah penggantian. Entah itu berupa pengembalian dana atau kompensasi dalam bentuk lain agar jemaah bisa membeli makanan sendiri,” ungkapnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Jamaah Haji Dipulangkan: Ini Tata Cara Sholat di Dalam Pesawat

Untuk teknis pengembalian, Satori menyarankan agar dilakukan secara kolektif melalui struktur petugas haji yang sudah ada, seperti kepala sektor, ketua kloter, ketua KBIHU, atau ketua rombongan. Ia menilai metode ini lebih efisien dibandingkan pendistribusian langsung ke tiap individu, mengingat jumlah jemaah yang sangat besar.

Diketahui, dalam penyediaan fresh meal pada 14 dan 15 Dzulhijjah (Selasa–Rabu, 10–11 Juni 2025), BPKH Limited menggandeng 15 dapur lokal di Makkah. Namun, dua di antaranya gagal memproduksi sesuai kapasitas. Akibatnya, sekitar 20.000 jemaah tidak menerima konsumsi tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sebagai upaya korektif, penyelenggara telah memesan nasi bukhari dan makanan siap saji (Ready To Eat/RTE) sebagai pengganti konsumsi untuk jemaah terdampak. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh jemaah tetap mendapatkan pelayanan makanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Baca juga: Timwas DPR: Setelah Wukuf, Kemenag Harus Siap Hadapi Kelelahan Jemaah