Komite IV DPD RI: Pinjaman Daerah PT SMI Harus Dibarengi Dengan Pengelolaan Risiko Fiskal yang Baik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada tanggal 24 Januari 2022, bertempat di Ruang GBHN, Komplek Senayan, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan Rapat Kerja  dengan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) membahas PT Sarana Multi Infrastruktur. Rapat dihadiri oleh Pimpinan Komite IV DPD RI Sukiryanto, Darmansyah Husein, Casytha Kathmandu dan Novita Anakotta serta anggota Komite IV DPD RI.

Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI  Sultan Bachtiar Najamudin. Hadir dari pihak PT SMI Edwin Syahruzad Direktur Utama PT SMI, Sylvia J. Gani Direktur Pembiayaan dan Investasi, Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Publik dan jajaran PT SMI lainnya.

Darmansyah Husein sebagai pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal terkait materi dan aspirasi yang diterima Komite IV DPD RI. Pertama pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak bisa dicover sepenuhnya oleh PT SMI. Sorotan kedua adalah portofolio eksisting PT. SMI belum merata pada tiap daerah dan sektor.

“Sampai akhir tahun 2020, pulau Sumatera dan Sulawesi menerima komitmen terbesar, yakni masing-masing 40% dan 32% dari total komitmen pembiayaan. Secara sektoral, hingga akhir tahun 2020, pembangunan jalan dan jembatan merupakan pembiayaan infrastruktur terbesar, yaitu sebanyak 74%,” jelas Darmansyah sekaligus Wakil Ketua Komite IV DPD RI.

Dalam paparannya, Edwin mengungkapkan dalam paparannya bahwa aktivitas pinjaman daerah di PT SMI dalam 2 tahun terakhir berkembang pesat. Peningkatan pinjaman daerah ini terkait dengan PEN. “Dalam dua tahun terakhir, pinjaman pemerintah daerah ke PT SMI meningkat pesat. Peningkatan disebabkan setidaknya oleh program PEN serta daerah yang sangat membutuhkan akses pendanaan untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi”, ungkap Edwin.

Edwin menambahkan, PT SMI mulai melakukan kegiatan pinjaman daerah mulai awal tahun 2016. “Kami melakukan pembiayaan pinjaman daerah sejak awal 2016. Waktu itu kami mendapatkan limpahan dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dengan outstanding pinjaman Rp3 triliun.” Imbuh Edwin.

Elviana Senator asal Jambi mengkonfirmasi aktivitas PT SMI setelah adanya UU HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah) “Apakah terdapat perubahan-perubahan sistem di PT SMI setelah pengesahan UU HKPD?”, tanya Elviana. Selain itu, senator perempuan Jambi tersebut melihat pinjaman daerah di PT SMI belum merata dan banyak di daerah timur.

Ajiep Padindang, Senator Sulawesi Selatan, berharap PT SMI dalam memberikan pinjaman kepada daerah secara hati-hati agar daerah tidak ugal-ugalan dalam melakukan pinjaman yang berdampak pada pinjaman daerah yang tidak berkualitas dan berujung pada pemotongan DTU (dana transfer umum). “Saya salut akan ketatnya prosedur pengajuan pinjaman PT SMI. Namun demikian, adanya kasus pinjaman daerah yang tidak berorientasi pada aktivitas ekonomi perlu diperhatikan oleh PT SMI”, ungkap Ajiep.

Sementara itu, Abdul Hakim Senator Lampung mengungkapkan pihaknya mendorong pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melakukan pinjaman daerah ke PT SMI, terutama pembiayaan  untuk proyek-proyek produktif pemerintah daerah di Lampung.

Hilda Manafe Senator Nusa Tenggara Timur, mempertanyakan proses pengembalian pinjaman apabila kepala daerah atau pemerintah daerah tidak bisa melunasi pinjaman. “Apa konsekuensi yang muncul apabila ada daerah mampu  melunasi pinjaman?”, tanya Hilda.

Kemudian, Senator Bali, Bambang Santoso mempertanyakan bagaimana PT SMI melakukan perhitungan skala prioritas pinjaman daerah di masa pandemi.

Amirul Tamim, Senator Sulawesi Tenggara mengungkapkan kebutuhan infrastruktur di daerah tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Keberadaan pinjaman daerah PT SMI memungkinkan pembiayaan multiyear dengan menggunakan APBD ditiadakan. “Proyek multiyear APBD terkadang kurang optimal outputnya. Contohnya jalan yang pada tahun ketiga sudah ada bagian jalan yang rusak. Hal ini berbeda jika proyek diselesaikan dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh”, imbuh Amirul.  

Arniza Nilawati Senator asal Sumatera Selatan mempertanyakan bagaimana PT SMI mendistribusikan CSR ke seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa?

Casytha Kathmandu, Senator Jawa Tengah, memperdalam sumber pendanaan PT SMI yang berasal dari luar negeri. “Sumber pembiayaan yang dananya dari luar negeri dan diberikan kepada daerah berbasis floating rate atau fixed rate?"

Novita Anakotta, Senator asal Maluku berharap persyaratan pembiayaan PT SMI sama antara pembiayaan pada PEN Daerah sama dengan pembiayaan regular. Hal ini untuk mempermudah daerah dalam mengakses pembiayaan daerah.