Soal Adanya Laporan Vaksin Covid-19 Kadaluarsa, Menkes: Presiden Minta Masyarakat Hati-hati

TRIBUNNEWS.COM - Atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap hati-hati dalam memberikan maupun menerima vaksin Covid-19.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Menkes Budi lantaran adanya laporan yang muncul dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta akhir-akhir ini.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa tolong hati-hati dengan vaksin kadaluwarsa."

"Jadi beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau seperti Nusa Tenggara Timur atau juga dari Jawa Tengah itu memang perlu (termasuk) Yogyakarta."

"Perlu diperhatikan agar vaksinasinya jangan sampai kadaluarsa," kata Menkes Budi, Senin (15/11/2021) dikutip dari akun Youtube Sekretariat Kabinet. 

Baca juga: CARA Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 via PeduliLindungi, Bagaimana Jika Sertifikat Belum Muncul?

Baca juga: Waspada Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa, Menkes: Ada di NTT, Jateng hingga Yogyakarta

Jika memang ditemui vaksin yang mendekati batas tanggal pemakaiannya, maka diharapkan vaksinasi dapat sesegera mungkin didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

"Kalau misalnya sudah dekat-dekat (tanggal) kadaluarsa, mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri," jelas Menkes Budi.

Pada kesempatan yang sama, Menkes Budi juga menyampaikan bahwa stok vaksin yang tersedia, saat ini aman.

Sampai sekarang, stok vaksin yang ada yakni sebanyak 270 dosis.

"Sebanyak 267 sudah didistribusikan ke kabupaten kota dan provinsi dan yang sudah dipakai ada 206 juta."

"Jadi masih ada stok sekitar 60 juta di kabupaten kota dan provinsi," jelas Menkes Budi.

Kendati sudah cukup banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, masyarakat diminta tetap waspada, terutama untuk menghadapi Nataru.

Termasuk dalam proses pembelajaran tatap muka di sekolah.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ungkap Tingkat Kasus Covid-19 di Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain

"Jokowi juga mengarahkan agar sekolah-sekolah yang melakukan pendidikan tatap muka itu juga dilakukan surveilans yang ketat,  agar kalau ada indikasi kita bisa melakukan tindakan dan tidak menyebar," kata Menkes.

Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah masing-masing wilayah untuk sesring mungkin melakukan monitoring secara ketat.

Hal ini dilakukan, mengingat sebelumnya terdapat lima provinsi yang mencatatkan peningkatan jumlah kasus konfirmasi, meski sekarang perhalan mulai melandai.

"Kita sudah mengidentifikasi dari minggu ke minggu bila ada kabupaten yang (angka konfirmasinya) naik."

"Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah."

"Oleh karena itu, saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi yang rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan."

Baca juga: Epidemiolog UI Usul Penentang Vaksin Covid-19 Bayar Sendiri Biaya RS bila Terpapar Virus Corona

"Bagaimana (solusi agar)kita bisa tetap melakukan pembelajaran tatap muka tapi dengan surveilans yang aktif dan yang lebih praktis," terang Menkes Budi.

Vaksinasi

Menkes Budi menjelaskan saat ini sudah 216 juta suntikan telah diberikan ke 130,6 juta rakyat Indonesia.

Dan sebanyak 84,5 juta orang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap.

"Jadi dari target populasi yang 208 juta orang yang harus kita vaksinasi, 62 persen sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 40 persen sudah mendapatkan vaksinasi lengkap."

"Vaksinasi kita juga terus bertengger antara 1,6 sampai 2 juta suntikan perhari dan diperkirakan sampai akhir tahun ini mungkin bisa mencapai 290 juta sampai 300 juta suntikan," terang Menkes Budi.

Obat Molnupiravir 

Mengenai obat Molnupiravir, Menkes Budi menyebutkan bahwa obat tersebut akan tiba di akhir tahun ini.

Sehingga, tahun depan, masyarakat sudah bisa menggunakan obat ini untuk menangani Covid-19.

"(Kendati demikian) kita masih menunggu terbitnya Emergency use authorization (EUA) yang diharapkan di awal bulan Desember ini, izinnya sudah keluar," jelas Menkes.

Baca juga: Menko PMK: Papua Sudah Mulai Suntik Anak Usia 6 sampai 11 Tahun Vaksin Covid-19

Sementara itu, demi mengurangi resiko untuk masuk rumah sakit, pemerintah saat ini juga mengkaji alternatif obat-obatan lain yang mirip dengan Molnupiravir.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)