PPKM Berpotensi Turunkan Kesejahteraan Rakyat, Wakil Ketua MUI Minta Jokowi Berani Ambil Terobosan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan turun langsung dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Diketahui, dalam PPKM Jawa Bali ini, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan pandemi Covid-19.

"(Presiden) harus bisa melakukan langkah-langkah terobosan yang berani," kata Anwar Abbas dalam siaran pers yang diterima, Senin (12/7/2021).

Anwar Abbas pun menjelaskan alasan Presiden Jokowi harus terjun langsung memimpin kebijakan PPKM ini.

Dirinya melihat posisi pemerintah memang sulit dan dilematis soal kebijakan ini.

Jika masyarakat tetap tidak ingin mengikuti peraturan, Anwar Abbas menyebut kasus Covid-19 semakin tinggi.

Baca juga: Dulu Jokowi Janjikan Gratis, Lalu Muncul Vaksin Berbayar, Dikecam dan Kini Ditunda

Begitu pula jika masyarakat mau mengikuti aturan ini, maka rakyat akan menurun kesejahteraannya.

"Apalagi mereka-mereka yang hidupnya sehari-hari sangat tergantung kepada pendapatan harian yang didapatnya. Kalau hari itu dia tidak bekerja, maka dia dan istri serta anak-anaknya bisa-bisa tidak makan," kata Anwar Abbas.

Pimpinan PP Muhamadiyah itu menilai pemerintah harus melindungi kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya seperti yang sudah diamanatkan konstitusi.

"Karena itu, dalam hal pelaksanaan PPKM ini, pemerintah tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan PPKM nya saja, tetapi pemerintah juga harus bisa menyiapkan dana untuk membantu ekonomi seluruh warga masyarakat terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah, yang ekonominya sangat terpukul oleh kebijakan PPKM ini," katanya.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Ormas-ormas Keagamaan Dukung Protokol Kesehatan

Anwar menyebut jika hal itu tak dilakukan, impilkasi akan sangat kompleks.

Pemerintah, dikatakan Anwar, jelas akan dianggap melanggar amanat konstitusi

"Karena kalau hal itu terus berlangsung dan dibiarkan terus terjadi, maka presiden bisa diimpeach atau dimakzulkan, karena dianggap telah melanggar atau mengabaikan amanat konstitusi dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," kata Anwar

Maka itulah, dirinya menyarankan Jokowi turun langsung untuk memastikan PPKM berjalan lancar dan rakyat dijamin kesejahteraannya.