Ganjar Pranowo Minta Masyarakat Tak Panik PPKM Mikro Darurat: Semua Harus Menjalankannya dengan Baik

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa seluruh bupati, wali kota di Jateng diminta untuk melaksanakan PPKM mikro darurat dengan ketat.

Diketahui PPKM Mikro Darurat berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Pemberlakukan PPKM Mikro Darurat ini dilaksanakan dengan tujuan menekan angka Covid-19 di Indonesia.

Mengingat akhir-akhir ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Ganjar pun memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak panik selama pelaksanaan PPKM Mikro Darurat.

Baca juga: PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Klaten Tutup 14 Panti Pijat

Karena PPKM Mikro Darurat ini dilakukan untuk mengetatkan mobilitas masyarakat.

Terlebih disaat angka kasus Covid-19 terus meningkat dan situasinya memang sedang tidak baik-baik saja.

Untuk itu diperlukan tindakan yang lebih ketat dan lebih serius guna mengatasinya.

"Tidak perlu panik, kita hanya mengetatkan saja. Mengetatkan tindakan-tindakan ini karena situasinya memang sedang tidak baik-baik saja."

"Memang butuh tindakan yang lebih ketat, lebih serius dan pemerintah pusat juga sudah menyiapkannya," kata Ganjar dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Kemenperin Sudah Terbitkan 19.280 IOMKI Hingga Awal Juli

Semua Harus Menjalankan dengan Baik

Dalam menjalankan PPKM Mikro Darurat ini, Ganjar meminta kepada semua pihak agar bisa menjalankannya dengan baik.

Karena jika PPKM Mikro Darurat ini bisa dilakukan selama 14 hari, maka akan menekan angka kasus Covid-19.

"Kita diminta untuk menjalankan di tingkat bawah dan tidak boleh ada satupun yang menolak. Semua harus melaksanakan dengan baik. Kalau ini bisa kita lakukan 14 hari mudah-mudahan ini bisa langsung menekan," terang Ganjar.

Baca juga: Pengusaha Bus Curhat Banyak Penumpang Batal Berangkat karena Persyaratan PPKM Darurat

Ganjar juga menilai di masa PPKM Mikro Darurat ini, sosialisasi harus terus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami aturannya.