Sultan Hamengku Buwono X Menilai Lonjakan Kasus Covid-19 di DIY Disebabkan oleh Banyaknya Wisatawan

TRIBUNNEWS.COM - Angka penularan kasus Covid-19 di Yogyakarta terus naik hingga menembus angka 600 kasus per hari.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat minim.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X pun menilai, jika lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi faktor utamanya disebabkan oleh wisatawan.

Sultan mengatakan sebelumnya juga banyak orang-orang yang ingin masuk ke tempat wisata Parangtritis hingga menyebabkan antrean.

Baca juga: Puan Desak Pemerintah Tekan Tombol Bahaya Covid-19, Berlakukan PSBB atau Pengetatan PPKM Mikro

Akibatnya kondisi tersebut menyebabkan terjadinya banyak klaster penularan Covid-19.

"Pelonggaran naik tapi rate relatif kecil. Setelah Kamis wisata itu masih. Seminggu berikutnya, itu orang mau masuk Parangtritis antre."

"Itu yang naiknya besar, karena dengan kondisi itu ternyata terjadi banyak klaster," kata Sultan dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Senin (21/6/2021).

Lebih lanjut Sultan menuturkan, bahwa pihaknya hanya bisa membuat kebijakan.

Baca juga: Panduan Terbaru Cara Pakai Masker yang Benar untuk Cegah Penularan Covid-19 Varian Baru

Demi mengkonsolidasikan potensi penularan dan kesehatan masyarakat.

Namun jika masyarakat masih saja menganggap enteng soal Covid-19 ini, Sultan mengaku akan kesulitan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

"Kita bisanya hanya membuat kebijakan, berbuat sesuatu untuk mengkonsolidasikan potensi dan kesehatan masyarakatnya."

"Tapi kalau masyarakat sendiri menganggap enteng, kita akan kesulitan untuk mencegah terjadinya penularan," ungkapnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Alihfungsikan Sementara Asrama Haji Pondok Gede untuk Pasien Covid-19

Wakil Wali Kota Yogyakarta Minta Masyarakat Tak Panic Buying

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, peningkatan kasus COVID-19 yang kian masif membuat Gubernur DIY mewacanakan lockdown.

Namun demikian, untuk penerapannya diperlukan peraturan yang menyeluruh agar semua pihak dapat memanfaatkan dan menaatinya.