Senin, 6 Oktober 2025

Penanganan Covid

Kasus Covid-19 Tembus Sejuta, Ini Kritik-kritik dari Anggota Partai Oposisi

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyebut kebijakan penanganan Covid-19 setengah hati.

Editor: Hendra Gunawan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Warga menjalani rapid test atau swab test di Drive Thru Covid-19 Test, di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/1/2021). Layanan Drive Thru Covid-19 Test ini melayani rapid test atau swab test lebih praktis tanpa harus turun dari kendaraan, dengan biaya rapid test antibodi Rp 100.000, rapid test antigen Rp 250.000, sedangkan untuk swab test PCR H+2 Rp 875.000 dan PCR H+1 Rp 1.300.000. Layanan ini buka setiap hari dari pukul 06.30 sampai pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu mendaftar di aplikasi Halodoc. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," ucapnya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf.

Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," pungkasnya.

Setengah Hati

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyebut kebijakan penanganan Covid-19 setengah hati.

Menurutnya itu menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.

"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Dia mengatakan, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.

Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.

Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung.

"Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19," kata dia.

Sayangnya, lanjut Lucy, pemerintah tampak alergi jika mendengar kata lockdown.

Padahal, jika melihat kasus di Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

Karena itu, pemerintah seharusnya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved