Jumat, 3 Oktober 2025

Penanganan Covid

Pemerintah Diminta Terbuka Laporkan Perkembangan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah diharapkan terbuka atas progres dan data vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2021 lalu.

Editor: Adi Suhendi
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Tenaga kesehatan menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Bungsu, Jalan Veteran, Kota Bandung, Senin (18/1/2021). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di pos layanan ini dari 14, 15, dan 18 Januari 2021 berjalan lancar, sudah diikuti lebih dari 70 tenaga kesehatan di lingkungan RSU Bungsu dan beberapa tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit di Kota Bandung. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diharapkan terbuka atas progres dan data vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan sejak pertengahan Januari 2021 lalu.

Wakil pemimpin Redaksi Harian Kompas, Tri Agung Kristanto meminta pemerintah melaporkannya secara berkala kepada publik, agar masyarakat paham dan mengerti program nasional ini berjalan baik.

"Pemerintah perlu melaporkan progres vaksinasi Covid-19 ini. Sama seperti halnya melaporkan setiap hari kasus terkonfirmasi Covid-19," ujar Tri dalam diskusi virtual "Vaksinasi Covid-19 Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Viral Video Asusila Pasien Covid-19 di Ruang Isolasi RSUD Dompu, Pemerannya Diduga Oknum Polisi

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pula agar pemerintah membuka data penerima vaksin Covid-19 kepada daerah.

Selama ini menurutnya, data tersebut masih dipegang pemerintah pusat, sehingga Pemda sulit mencari tahu siapa saja penerima vaksinasi tersebut.

"Data itu masih kewenangan pusat jadi saya itu tidak tahu siapa yang belum menerima vaksin. Serahkanlah data penerima vaksin secara desentralisasi kepada daerah, orang lapangan tahu betul mana yang parah mana yang tidak," ujar pria yang kerapa disapa Kang Emil ini.

Baca juga: Kemenkes Ingatkan Perlu Disiplin Protokol K3 Guna Cegah Covid-19 di Perkantoran 

Di Jawa Barat dari data pemerintah pusat ada 19ribu penerima vaksin Covid-19 tahap pertama di Jawa Barat, namun hingga saat ini baru 4 ribu tenaga kesehatan yang menerima suntikan vaksin.

"Yang gagal disuntik vaksin ini bagi dua kategorinya, pertama penerimanya tidak bisa divaksin karena tekanan darah diatas 140, serta kedua karena tidak datang," ungkapnya.

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Untuk Tenaga Kesehatan Rampung Februari 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto menyebut target vaksinasi untuk tenaga kesehatan akan selesai bulan depan.

"Alhamdulillah, vaksin target untuk layanan kesehatan itu diselesaikan pada Februari 2021," kata Airlangga di Kantor Studio Digital Partai Golkar, Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/1/2021).

Airlangga juga bersyukur sudah lebih dari 100 ribu tenaga kesehatan yang telah divaksinasi.

"Dan sudah terdaftar sekitar 500 ribuan dari yankes (pelayanan kesehatan) dan ini terus diperbaiki sistemnya," ujarnya.

Baca juga: Asupan Vitamin C 1000 Mg Bantu Nakes dan Pasien Covid-19 Tingkatkan Daya Tahan Tubuh 

Diketahui, Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Broto Asmoro mengatakan program vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara bertahap, atau tepatnya dilakukan dalam 4 tahap.

Hal ini diakui Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro, karena untuk suksesnya program vaksinasi dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Baca juga: KRONOLOGI Kecelakaan Ambulans vs Suzuki X-Over di Denpasar yang Bawa 3 Pasien Covid-19

Selain itu, masyarakat tetap diingatkan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan hingga gilirannya divaksinasi.

"Tahap pertama, pelaksanaan Januari hingga April 2021. Dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalani profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Reisa saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1/2021)

Pada tahap kedua, juga pada periode yang sama, dengan sasaran petugas pelayan publik.

Yaitu anggota TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal.

Baca juga: Sempat Positif Covid-19 hingga Jalani Isolasi Mandiri, Adhisty Zara Jadi Belajar Hidup Sehat

Kemudian perbankan, PLN, perusahaan air minum, serta petugas lainnya yang terlibat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam waktu ini, juga termasuk usia lanjut yakni diatas usia 60 tahun," imbuh Reisa.

Lalu, pada tahap ketiga dilaksanakan April 2021 hingga Maret 2022. Dengan sasaran masyarakat tentang dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi.

Tahap keempat yaitu pada periode yang sama. Dengan sasaran vaksinasi adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Dengan mengetahui jadwal dan mekanisme vaksinasi, masyarakat diminta tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Karena jangan sampai masyarakat terkena Covid-19 sembari menunggu jadwal vaksinasinya.

"Guna mencegah terkena Covid-19, sampai tiba waktunya divaksin. Dan terus disiplin bahkan setelah dilakukan vaksinasi sampai pandemi selesai," pesan Reisa.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved