Pemerintah Diminta Tak Gamang Tegakkan Aturan Protokol Kesehatan Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai  kejadian terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak pihak menjadi skeptis terhadap pemerintah. 

Penyambutan Rizieq Syihab di bandara Soekarno Hatta oleh ribuan massa yang kemudian dilanjutkan dengan acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Syihab menunjukkan pemerintah tidak berdaya untuk bisa bersikap tegas.

Ketua Umum Relawan Jokowi (RèJO) HM Darmizal MS menyebut  pemerintah gamang untuk menegakkan aturan yang berkeadilan dalam artian semua warganegara sama dihadapan hukum.

"Mestinya seluruh aparat pemerintah kompak dan berada dalam satu garis komando, sehingga tidak kegamangan itu tidak perlu terjadi.

Dalam peristiwa di bandara dan Petamburan, nampak sekali pemerintah lemah.

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 Sebut Gubernur Anies Tak Pernah Beri Izin Acara Rizieq Shihab di Petamburan

Bahkan terkesan tidak terkoordinir dan tebang pilih," ujar Darmizal kepada wartawan, Minggu (15/11/2020).

Secara telanjang semua masyarakat dapat membuka berbagai info di media berbagai peristiwa penegakan hukum oleh aparat guna mendisiplinkan warga masyarakat pelanggar prokes.

"Ada yang disuruh push up, menyapu jalan, membersihkan got dan denda uang bahkan ada kepala keluarga yang dilabrak habis pada saat pernikahan putrinya di masa pandemi Covid-19," ungkap tokoh Minang ini.

Sangat disayangkan pedang aparat hanya tanjam kepada masyarakat kecil dan tumpul kepada kelompok tertentu.

Tidak melakukan tidakan tegas dan hanya menyampaikan himbuan saja padahal aparat keamanan mempunyai kekuatan dan perangkat untuk bertindak tegas. 

"Saat ini sudah tidak perlu lagi himbauan atau arahan, yang perlu dilakukan adalah tindakan kepada siapa saja pelanggar prokes.

Baca juga: Pemprov DKI Izinkan Warga Gelar Resepsi di Perkampungan Asal Patuhi Prokes

Atas nama hukum dan keselamatan rakyat maka aparat harus bertindak, bukan hanya berbicara di minbar," kritik Darmizal.

Selain itu Darmizal juga menyayangkan bahwa di media yang terjadi justru diskursus antara orang-orang yang bukan pengambil keputusan.

Misalnya antara Maaher at-Thuwailibi dan Nikita Mirzani.

Suara pemerintah justru tenggelam dan tidak muncul membawa arah kebaikan dan kemanfaatan bagi publik.