Rizal Ramli Sebut Pemerintah Indonesia Serba Tanggung Sikapi Penyebaran Covid-19.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli menilai pemerintah Indonesia serba tanggung dalam menyikapi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Rizal Ramli menyoroti langkah pemerintah menerapkan tidak melakukan lockdown.

"Kita serba tanggung, kita nggak mau lockdown. Mungkin karena nggak ada uang buat kasih makan orang (masyarakat)," ujar Rizal, ketika berbincang di Let's talk with Sara dengan tema 'Matematika Rizal Ramli : Melawan Kebangkrutan Indonesia', Kamis (18/6/2020).

Rizal juga berpandangan akibat tak memiliki uang tersebut, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Baca: Mahfud MD dan Tito Karnavian Tinjau Kesiapan Pilkada Serentak di Atambua NTT

Menurutnya, kota-kota besar di Indonesia dalam waktu dekat akan kehabisan dana untuk menghadapi PSBB. Bahkan DKI Jakarta.

"Untuk DKI, lumayan karena DKI the richest province. Tapi sebulan lagi DKI juga tidak punya uang, Jawa Barat tidak punya, lain-lain (juga) tidak punya," ungkapnya.

Rizal Ramli mengatakan semua ini akan merujuk kepada teori Darwin yaitu the survival of the fittest.

Bahwa yang terkuatlah yang akan mampu bertahan hidup.

Baca: Rizal Ramli Sebut Pemerintah Indonesia Terlalu Sibuk Membantah Saat Corona Mulai Merebak di Wuhan

"So, at the end saya mikir-mikir kita serahkan ini ke teori Darwin, the survival of the fittest. Setiap orang yang keluar, you hidup, kalau nggak keluar ada pilihan, hidup tapi menghindar. Nah sebetulnya kan yang kita pakai masker, yang jaga jarak pada dasarnya kita menghindar karena badan kita nggak kuat," kata dia.

Baca: BNN Sudah Selesaikan Rancangan Revisi UU Narkotika

Dia menegaskan seharusnya negara, dalam hal ini pemerintah, membantu untuk mengurangi risiko terpaparnya masyarakat akan Covid-19.

"Nah menyedihkan harusnya bukan the survival of the fittest, harusnya negara bantu mengurangi risiko. Tapi as usual negara kita kan ribut-ribut, naik pesawat mesti pakai surat ini itu, saya dengar malah didagangin aja. So the rate is still very high, memang tidak ada cara lain kita untuk menghindar," katanya.

Angka Positif Corona di Indonesia Bertambah 1.331

 Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan jumlah kasus positif corona di Indonesia, Kamis (18/6/2020).

Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan hari ini terjadi penambahan sekitar 1.331 kasus pasien positif corona.

"Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang sehingga menjadi total kasus positif sebanyak 42.762 orang," ujar Achmad Yurianto dalam siaran BNPB, Kamis (18/6/2020).

Baca: Fakta Terbaru Gadis Diperkosa Bergilir hingga Meninggal, Polisi Bongkar Makam untuk Autopsi

Angka tersebut jadi angka tertinggi penambahan kasus positif Covid-19 semenjak Indonesia melaporkan kasus pertama.

Dari jumlah tersebut, Achmad Yurianto mengatakan sebanyak 16.798 pasien dinyatakan sembuh setelah terjadi penambahan pasien sembuh sebanyak 555 orang.

Baca: Survei KedaiKopi Tingkat Kesukaan Tokoh: Susi Pudjiastuti 24,6 Persen, Anies 20,1 Persen, yang Lain?

"Sementara jumlah yang meninggal dunia menjadi 2.339 orang setelah penambahan 63 orang," katanya.

Seperti diketahui, pada Rabu (17/6/2020) kemarin, kasus positif Covid-19 total ada sebanyak 41.431 kasus.

Sementara, jumlah pasien sudah sembuh menjadi 15.243 rang. 

Adapun total pasien meninggal dunia sejumlah 2.276 orang.

Pemerintah Ingin Pemulihan Ekonomi Berjalan Efektif dengan Mengutamakan Aspek Kesehatan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pemulihan sektor-sektor ekonomi di tengah pandemi Covid-19 mengutamakan aspek kesehatan.

Adapun sembilan sektor yakni pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

"Sejak mula kita menyampaikan bahwa kebijakan penanganan konflik dan pemulihan ekonomi ini akibat dua sisi dari satu koin. Artinya harus berjalan efektif," kata Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi dalam siaran BNPB, Kamis (18/6/2020).

Baca: 287 Anggota DPR Tidak Hadiri Rapat Paripurna Soal RAPBN 2021

Edi menyebut penyebaran virus corona telah membuat kegiatan usaha berhenti dan akhirnya akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi.

"Kita tidak ingin ini terjadi tanpa kepastian, sehingga kita mengupayakan sekarang bagaimana itu berjalan," katanya

Adapun hal yang pertama diperhatikan tingkat risiko per wilayah.

"Jadi membuka sektor kegiatan ekonomi itu tentu didahului dengan membuka wilayahnya. Pertama wilayahnya harus betul-betul kategorinya tidak dampak atau resiko nya rendah," ujar Edi.

Baca: Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB

Pemerintah, dikatakan Edi, tak ingin memancing hal-hal baru dengan seperti meningkatkan penularan tahap kedua.

Alasannya, kondisi Indonesia belum benar-benar normal dari Covid-19.

"Kita memilih sektor di wilayah tersebut yang mempertimbangkan aspek kesehatan dari sektor itu, jiga dari sisi ekonominya keterkaitan ekonominya. Kita mempersiapkan bahwa di sektor itu harus ada syarat-syarat protokol kesehatan dan SOP yang sudah dipraktikkan," katanya.

"Sehingga nanti di sini lembaga pemerintah membina sektor bersama pemerintah daerah, dibantu TNI Polri memastikan kedisiplinan dari masyarakat di sektor-sektor ekonomi yang akan dibuka tadi," ujarnya.