Politikus PKS Soroti 5 Persoalan Mendasar terkait Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana menerapkan new normal dalam waktu dekat sebagai salah satu cara penanganan pandemi Covid-19. 

Namun Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyoroti adanya lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. 

Pertama, Sukamta menilai tidak pernah ada kejelasan perihal grand desain penanganan virus corona.

Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan pun dia mengatakan tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan.

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Kamis (28/5/2020). 

Baca: 11 Ribu Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa per 28 Mei, Total 289.906

Kedua, Sukamta melihat ada persoalan mendasar pada sistem koordinasi.

Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.

Dia mencontohkan ketika Presiden Joko Widodo menagih jajarannya terkait target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu, Kamis (27/5) kemarin. 

Baca: Kadispenad Ajak Pejabat Penerangan Angkatan Darat Rajin Pantau Media Sosial

Menurutnya, pesan itu tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah kepada Menteri Kesehatan, Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi. 

"Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab," kata dia. 

Masalah ketiga masih terkait dengan uji spesimen. Sukamta beranggapan penagihan tersebut menunjukkan selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya dua kali saja yang mampu menghasilkan lebih dari 10 ribu uji spesimen.

Sehingga perlu dipertanyakan apakah angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas memberikan gambaran nyata penyebaran virus. 

"Ini artinya jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan," ungkapnya. 

Baca: New Normal di Jabar Diterapkan Mulai 1 Juni 2020: Sosialisasi Sepekan, Diterapkan Protokol Kesehatan

Keempat, Sukamta melihat masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan. Dia mengungkap rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk, sementara di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk

Presiden pun, kata dia, meminta puskesmas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19, namun baru 33 persen yang kondisinya memadai.