Siapkah Indonesia dengan New Normal? Ahli Epidemiologi Jelaskan Tatanan Baru Kehidupan Ini

TRIBUNNEWS.COM - Pandemi corona diyakini para ahli masih membutuhkan waktu lama untuk merebak di dunia, sehingga tatanan kehidupan baru harus dilakukan.

Pemerintah sudah mewacanakan 'new normal' agar masyarakat bisa kembali beraktifitas di tengah wabah corona.

Bahkan dikabarkan kini pemerintah sedang menyiapkan protokol kesehatan untuk tatanan hidup baru ini.

Menurut Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono 'new normal' diperlukan karena pandemi tidak akan selesai.

"Ya karena kita akan memasuki era dimana kita tidak bisa mengatasi pandemi secara tuntas, jadi pandemi ini tidak selesai tetapi kita bisa meredakan pandemi dan kita akan secara bertahap bisa kembali bekerja dan memasuki kehidupan normal yang baru," kata Pandu dikutip dari YouTube Berita Satu pada Kamis (21/5/2020). 

Baca: Ahli Epidemiologi Inggris: Kita Harus Belajar Hidup dengan Covid-19 Selama Beberapa Tahun Mendatang

Baca: Pakar Epidemiologi soal Corona Usai Juli: PSBB Harus Skala Nasional dan Tingkat Kepatuhan 80 Persen

Sehingga segala pembatasan sosial yang dilakukan saat ini, harus dijadikan rutinitas dalam menjalani hari-hari secara normal.

Seperti halnya menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan dan lainnya.

Lebih lanjut, Pandu menilai 'new normal' bukan berarti hidup berdampingan dengan virus corona.

"Sebenarnya bukan hidup berdampingan, kita tidak berdamai dengan virus karena virus itu kalau berdamaikan berarti tidak menginfeksi orang," jelas Pandu.

"Tapi virus akan terus menyerang kita, jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih ketat lagi karena kita akan kembali dalam kehidupan bekerja, berinteraksi dengan banyak orang dan ini yang membuat kita harus lebih waspada," tambahnya.

Siapkah Indonesia Hadapi 'New Normal'?

Menurut Pandu baik pemerintah maupun masyarakat belum begitu siap dengan kondisi hidup yang baru.

"Memang pemerintah dan pemerintah daerah belum siap apalagi masyarakat," ujarnya.

Pandu mengambil contoh masih banyak pasar yang belum dikondisikan untuk 'new normal'.

Bahkan pasar-pasar ini masih terlihat padat dan ramai kerumunan sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa hal itu berisiko terinfeksi Covid-19.

Menurutnya pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk menyiapkan tatanan hidup baru.

"Bukan hanya masyarakat saja, kita lihat peran pemerintah pun masih lemah dalam menyiapkan tatanan kehidupan baru nanti," tambahnya.

"Ini yang jangan menyalahkan masyarakat saja," ungkap Pandu.

Menurutnya pandemi corona ini masih lama, sehingga mungkin dalam dua atau tiga tahun 'new normal' harus terus dilakukan.

Sayangnya pemerintah masih lemah dalam mengatur kebiasaan baru ini.

"Kelemahannya adalah pemerintah belum punya rencana jangka panjang bagaimana memasuki tatanan baru ini," kata Pandu.

"Jangan lagi punya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan sehingga masyarakat bingung, pemerintah daerah juga bingung," lanjutnya.

Selain itu, tokoh masyarakat dan sosial media perlu dimaksimalkan dalam mendidik masyarakat perihal ini.

Sehingga nantinya orang-orang merasa sukarela dengan aturan kehidupan yang baru sebagai upaya menghindari infeksi.

Baca: Pusat Taman Nasional Terpopuler di AS, Utah Mencoba New Normal pada Pengunjung

Baca: Fadli Zon Kritik Wacana Pemerintah soal New Normal: Sebelum Covid-19 Kita Sudah Normal?

"Tidak bisa hanya mengimbau, petunjuknya harus jelas, operasionalnya harus jelas, program-programnya harus terukur dan bisa dievaluasi," jelas Pandu.

Dia menyoroti pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menurutnya selama ini belum terukur dan dievaluasi dengan baik.

Sehingga tingkat keefektivitasan dan dampaknya tidak diketahui secara pasti.

"Menurut saya pemerintah juga harus berubah, kalau tidak berubah kita seperti menghadapi negara yang masih tidak jelas tujuannya dan mau kemana kita akan mengadapi semua ini," kata ahli epidemiologi ini.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan setidaknya terdapat tiga landasan mengapa Indonesia perlu kembali bekerja secepatnya.

Denny JA mengatakan, secara bertahap, Indonesia dapat memulai kembali bekerja di luar rumah pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu lantaran, LSI Denny JA menemukan fakta bahwa Indonesia telah memenuhi syarat untuk membuka kembali aktivitas warga dan ekonomi.

Kendati demikian, menurut Denny JA, hal ini tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Ia harus dilakukan secara bertahap karna grafik kasus setiap wilayah berbeda-beda, setelah PSBB diberlakukan," ungkap Denny JA dalam siaran pers yang dipublikasikan di laman Facebook Denny J.A's World, Sabtu (16/5/2020) malam.

Menurutnya, wilayah yang sudah layak dibuka kembali termasuk Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia.

Lebih lanjut, Denny JA pun memaparkan tiga landasan yang membuat Indonesia perlu segera kembali bekerja, yaitu sebagai berikut:

1. Banyak negara yang membuka kembali aktivitas warga

Landasan yang pertama, Denny JA menyebutkan, telah banyak negara di dunia yang membuka kembali aktivitas warga dan ekonominya.

Denny JA mengatakan, di bulan April, sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria, Norwegia, Denmark, Yunani, dan juga New Zealand (non Eropa), telah melonggarkan kebijakan lockdown-nya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)