Legislator PKS Kecewa dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19 di Kuartal I

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator PKS Netty Prasetiyani mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 selama kuartal I 2020.

"Saya prihatin dan sedih mengikuti rapat-rapat selama masa sidang kemarin. Kesempatan berbicara terbatas karena rapat daring, mitra kerja dari pemerintah juga kurang sigap dan antisipatif dalam menjalankan program. Saya melihat kepanikan di sana sini," katanya dalam pesan yang diterima Tribunnews, Rabu (13/5/2020).

Baca: Iuran BPJS Naik, PKS Nilai Pemerintah Beri Contoh Buruk dan Tidak Peduli Terhadap Masyarakat

Oleh karena itu, pada kwartal depan, Anggota Komisi IX itu berharap pemerintah lebih serius dan tidak ugal-ugalan dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

"Jangan ada lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Covid-19," lanjutnya

Menurut Netty, kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten dan selalu membuat gaduh masyarakat.

"Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti yang ingin melonggarkan PSBB, membuka akses transportasi antarkota dan membolehkan warga di bawah 45 tahun bekerja. Padahal  curva pandemi Covid-19 masih terus meningkat yang menandakan kita belum aman untuk melonggarkan PSBB," ujarnya.

Netty juga menyorori kebijakan aneh lainnya yang, yakni masalah Program Kartu Prakerja.

"Kartu prakerja itu program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Netty.

Baca: Cerita Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19: Mandi Bisa Berkali-kali Sebelum Ketemu Keluarga

Pemerintah, dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bansos yang terkordinasi dengan rapi.

"Presiden harus turun mengorkestrasikan program JPS  agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi dan merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan," pungkasnya.

Rekor Tertinggi Kasus Virus Corona di Indonesia

Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia melonjak signifikan pada hari ini, Rabu (13/5/2020).