Update Corona Indonesia 2 Mei: 10.843 Pasien Positif, 1.665 Sembuh, 831 Meninggal

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan penanganan corona di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, pasien positif Covid-19 meningkat 292 orang per 2 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

Total kasus positif Covid-19 di Indonesia kini telah mencapai 10.843 pasien.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB, Sabtu (2/5/2020) sore.

Baca: Peringatan Hardiknas 2020, Mendikbud: Banyak Hikmah dan Pembelajaran dari Krisis Covid-19

Sementara itu, dari total kasus positif tersebut, terdapat 31 pasien positif corona yang meninggal dunia.

Total kasus kematian akibat Covid-19 kini mencapai 831 pasien.

Kabar baiknya, terdapat tambahan 74 pasien yang dinyatakan sembuh.

Kini, total pasien sembuh bertambah menjadi 1.665 orang.

Sebelumnya, total kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 10.551 pasien per 1 Mei 2020.

Sementara itu, total terdapat 1.591 pasien yang dinyatakan sembuh dan 800 pasien meninggal dunia.

Luncurkan Sistem Informasi Bersatu Lawan Covid

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid–19 melakukan peluncuran awal sistem informasi Bersatu Lawan Covid.

Peluncuran ini disampaikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Wiku Bakti Bawono Adisasmito saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas, Graha BNPB, Jakarta pada Senin (27/4/2020).

Dilansir covid-19.go.id, Bersatu Lawan Covid (BLC) merupakan sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan Covid–19 di lapangan atau seluruh wilayah di Indonesia.

Wiku mengungkapkan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, data-data dan informasi dari semua kementerian terintegrasi masuk ke dalam Gugus Tugas.

Wiku menyebut upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, kabupaten, kota sampai di tingkat RT dan RW.

“Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa, semua daerah hingga daerah perbatasan dan terpencil untuk dapat terhubung dengan pusat dan wilayah lainnya,” tambah Wiku.

Baca: Pemerintah NTB Berhasil Identifikasi Awal Mula Penyebaran Covid-19, Sebagian Besar dari Klaster Ini

Wiku menambahkan, satu data nantinya dapat menjadi navigator dalam pembuatan suatu kebijakan di pemerintah dengan keputusan yang tepat sasaran.

Wiku juga menyampaikan bahwa pengimplementasian satu data perlu perjalanan panjang dan dukungan semua pihak.

“Selama sepekan ini kami telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, terutama Kementerian Kesehatan, Informasi dan TNI, Polri, Gugus Tugas Daerah dan BPBD. Kami terus menyempurnakan sistem dan komponen yang dapat diakses nanti oleh masyarakat secara terbuka dan transparan,” katanya.

BLC memiliki fungsi sistem yakni mempercepat alur pencatatan data pada tingkat puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan dinas kesehatan dari daerah.

Tidak hanya itu, BLC dapat berfungsi untuk mengetahui lokasi rawan persebaran di Indonesia, sebaran kasus Covid–19, pencatatan hasil pemeriksaan RDT dan pencatatan kebutuhan dan distribusi logistik di rumah sakit, laboratorium dan dinas kesehatan.

Sementara itu, ia menyampaikan bahwa data makin terbuka bukan berarti langsung sempurna karena besarnya tantangan di indonesia, seperti masalah komunikasi dan kerja sama lintas sektor.

Ia berharap bahwa sistem ini dapat bermanfaat untuk menjamin keterbukaan data dan informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia.

“Kita dapat lebih waspada dan bersama-sama dengan tetap tenang dalam menghadapi pandemik ini,” ujar Wiku.

Baca: Gugus Tugas: Data Corona yang Makin Terbuka Tidak Berarti Langsung Sempurna

Di samping itu, ia berharap dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain dalam semangat gotong royong.

Sistem informasi ini dapat juga diakses masyarakat dengan berbasis aplikasi telepon pintar yang harus diunduh terlebih dahulu.

Melalui aplikasi tersebut nantinya masyarakat dapat mengetahui lokasi rawan, menilai risiko Covid-19, fitur isolasi mandiri dan konsultasi online dengan dokter dan psikolog.

Pemerintah Pastikan Keterbukaan Informasi dalam Penyampaian Laporan Kasus Covid-19

Achmad Yurianto menegaskan pemerintah selalu mengedepankan keterbukaan atau transparansi data terkait pasien corona.

Ia mengatakan tidak ada untungnya jika pemerintah memanipulasi data corona.

"Pemerintah tidak dapatkan keuntungan apapun memanipulasi data, pemerintah tidak berkepentingan apapun dengan manipulasi data, justru akan merugikan, kacaukan kerja keras," ujar Yuri, seperti yang diberitakan Tribunnews.com, Kamis (23/4/2020).

Menurut Yuri, data yang dipaparkan pemerintah adalah data yang didapatkan secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat.

Baca: Data Covid-19 Telah Lewati Verifikasi dan Validasi Ketat, Kemenkes Sebut Tak Ada yang Ditutup-tutupi

Ia mengatakan data tersebut didapatkan dari dinas kesehatan kabupaten atau kota hingga tingkat provinsi.

"Data dibangun berjenjang dan terstruktur sejak tingkat desa, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan bagian dari gugus tugas. Yang kemudian akumulasi dinas kesehatan provinsi yang bagian gugus tugas, akhirnya ditingkat Kementerian Kesehatan bagian gugus tugas tingkat nasional," jelas Achmad Yurianto.

Baca: Dituduh Sembunyikan Data Corona, Jokowi Buka-bukaan ke Najwa Shihab soal Sumber Data

Meski begitu, Achmad Yurianto mengatakan pihaknya tetap melakukan evaluasi dalam hal pendataan.

Dirinya menyebut sistem pendataan yang dilakukan pemerintab merupakan bantuan dari para pakar dan praktisi.

"Terus lakukan evaluasi dan perbaiki sistem pendataan. Kementerian Kesehatan terima kasih pada berbagai organisasi profesi, pakar, yang terus membantu untuk bangun sistem data yang akan jadi bahan komunikasi efektif detail baik dan transparan ke semua pihak," kata Achmad Yurianto.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta/Wahyu Gilang P/Fahdi Fahlevi)