FAKTA Sebut PSBB Jakarta Tak Berjalan Baik: dari Kerumunan, Penumpukan Penumpang hingga Soal Bantuan

Ketiga, Tigor menyebut Pemprov Jakarta perlu juga melakukan pendataan terhadap potensi pekerja yang masih bekerja ke Jakarta dari kota sekitarnya.

"Data ini diperlukan agar dapat bekerja sama pengelola transportasi publik seperti KRL Jabodetabek untuk mengatur pelayanan agar tidak terjadi penumpukan penumpang kembali," ungkapnya.

Baca: Kemenhub Tak Akan Setop KRL Saat PSBB, Ketua FAKTA Desak Pemerintah Evaluasi Penegakan Aturan

Selain tiga poin tersebut, Tigor juga menyoroti jaringan pegaman sosial untuk warga miskin.

"Distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan," ungkap Tigor.

Tigor menyebut, masih adanya kesimpangsiuran data warga yang berhak menerima bantuan.

"Banyak terjadi bantuan justru diberikan kepada warga yang tidak berhak menerima."

"Sementara warga berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan," ujar Tigor.

Begitu pula jenis bantuan tidak jelas asalnya.

"Kondisi di lapangan ada bantuan yang tidak jelas seharga Rp 600 ribu seperti disampaikan oleh pemerintah pusat."

"Besarnya bantuan hanya seharga Rp 150 ribu tapi informasi itu dibantah karena bantuan itu berasal dari dinas sosial pemprov Jakarta bukan dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Tigor mengungkapkan, empat catatan tersebut cukup menjadi dasar pelaksanaan PSBB di Jakarta harus diperbaiki hingga dapat memotong penyebaran Covid 19.

"Pelaksanaan secara baik PSBB Jakarta memiliki dampak bagi PSBB atau warga dari kota lain yang bekerja di Jakarta," katanya.

"Jika mereka keluar masuk Jakarta dengan transportasi publik yang padat tentu terancam tertular Covid 19," imbuh Tigor.

Lebih lanjut, Tigor menyampaikan kunci dari keberhasilan dari pelaksanaan PSBB di sebuah daerah sangat tergantung dari kemampuan dan kualitas kinerja kepala daerahnya.

"Jika kepala daerah memiliki komitmen baik dan bekerja baik maka warga akan ikut berperilaku baik."