Platform Digital Dinilai Banyak Untung Jadi Mitra Kartu Prakerja, Tak Elok Kata Anggota Komisi I DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diketahui meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan mempertimbangkan penerima manfaat yang naik menjadi 5,6 juta orang di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Namun dibalik itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta melihat ada sebuah tanda tanya besar lantaran dengan menggaet mitra platform digital, seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja, seharusnya anggaran menjadi lebih murah.

Belum lagi polemik terkait terlibatnya salah satu mitra platform digital yang pendirinya saat ini menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

"Pelatihan secara online senilai Rp1 juta masing-masing orang ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah," ujar Sukamta, kepada Tribunnews.com, Jumat (17/4/2020).

Baca: Peneliti Inggris Perkirakan Wabah Virus Corona Ada di China Sejak September 2019

Dia berharap dalam kondisi yang sedang prihatin seperti ini perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk ikut bergotong royong membantu pemerintah mengatasi wabah.

Menurutnya perusahaan-perusahaan platform digital dalam situasi virus corona dimana masyarakat diminta tinggal di rumah malah alami peningkatan jumlah pelanggan dan juga omset secara pesat.

Oleh karenanya, Sukamta menilai tidak elok jika perusahaan-perusahaan yang banyak untung di masa sulit seperti ini malah ikut mencari untung dari program pemerintah.

"Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp5,6 triliun ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?" jelasnya.

Baca: 36 Mahasiswa Asrama Bethel Positif Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet

Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 agar dampak sosial dan ekonomi tak semakin membesar dan berkepanjangan.

Kebijakan PSBB yang ditetapkan di Jabodetabek dan beberapa daerah, kata dia, belum efektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Maka dia meminta pemerintah tak berfokus kepada pelatihan Kartu Prakerja.

"Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal, yaitu atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," tandasnya.