Pendidikan GOVirus Corona
Penanganan Covid-19 Tingkat Daerah, Tegas Jokowi: Jangan Buat Acara Sendiri-sendiri
Presiden Joko Widodo menegaskan upaya penanganan COVID 19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa bantuan pemerintah di daerah.
lihat foto
Komentar pakar soal PSBB
Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengapresiasi kebijakan PSBB yang dikeluarkan Presiden Jokowi.
Meskipun demikian, menurut Pandu kebijakan PSBB yang diumumkan Presiden Jokowi Selasa (31/3/2020) sore kemarin di Istana Bogor sudah terlambat.
"Kebijakan saya salut sama pemerintah, karena mematuhi atau langsung mengimplementasikan dan mendeklarasikan bahwa Indonesia ini dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat, walaupun terlambat," kata Pandu dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (1/4/2020).
Pandu menilai langkah tersebut merupakan pilihan yang paling tepat untuk upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona baru (COVID-19) semakin meluas untuk saat ini.
"Itu menjadi pilihan tepat, tetapi harus benar - benar diimplementasikan dalam skala besar dan nasional," imbuhnya.
Bagi Pandu kebijakan PSBB masih kurang, menurutnya pemerintah perlu mengambil langkah lain mengingat kasus penularan sudah terjadi di hampir semua provinsi.
Ia meminta PSBB juga diterjemahkan sebagai kebijakan yang menyentuh segi kesehatan.
Bahkan Pandu menilai hukuman perlu diberikan kepada pihak-pihak pelanggar dari kebijakan PSBB tersebut.
Baca: Tanggapan NU Jika Ada Penolakan Jenazah Covid-19: Tidak Boleh Dihina dan Jangan Menolak Saudara Kita
"Yang belum diterjemahkan sebagai investasi kesehatan masyarakat di mana kita bisa mengidentifikasi orang yang sehat dan mana yang tidak
"Benar-benar pendekatan ini diterapkan dan harus dikawal, serta harus ada penaltinya," ujar Pandu.
Senada dengan Pandu, Analisis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah kebijakan PSBB juga merupakan cara yang diharapkan masyarakat untuk keluar dari ancaman COVID-19 ini.
"Saya kira setuju dalam arti bahwa pilihan ini adalah harapan masyarakat," timpal Trubus.
Trubus memandang kebijakan lockdown tidak cocok diterapkan. Kemajemukan dan keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia menjadi penghambat utama langkah tersebut.
"Saya kita pakek PSBB itu pilihan yang cukup dipikirkan secara matang,"
