Jokowi Jadikan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai Landasan Tangani Corona, Ini Penjelasannya

Dalam kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dapat melakukan karantina wilayah di pintu masuk negara.

Berikut salinan lengkap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018: LINK>>>

Jokowi Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Jokowi memilih opsi pembatasan sosial dengan skala besar (PSBB).

"Sesuai Undang-undang PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Civid-19 dan kepala daerah," ujar Jokowi, di Istana Bogor, Selasa (31/3/2020).

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca: TERKINI Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan, Kepala Daerah Diminta Tak Ambil Kebijakan Sendiri

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Pilih PSBB Ketimbang Karantina Wilayah atau Lockdown Hadapi Pandemi Corona

Baca: Jokowi Instruksikan Pemulangan WNI dari Berbagai Negara: Kurang Lebih Ada 11.000 ABK

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial skala besar.

"Serta keputusan presiden (kepres) penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut," jelasnya.

Dengan terbitnya PP tersebut diharapkan para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.

"Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi."

"Semua kebijakan daerah harus sesuai dengan peraturan berada dalam koridor UU, PP serta Kepres tersebut," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Nanda Lusiana)