Penghasilan Pekerja Turun Drastis, Jokowi Minta Program Jaring Pengaman Sosial Dipercepat

TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan arus mudik terjadi lebih awal dari biasanya.

Hal itu pun menjadi perhatian, karena terjadi di tengah wabah virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pergerakan arus mudik yang terjadi lebih awal itu dikarenakan banyaknya pekerja informal di Jabodetabek yang mengalami penurunan jumlah penghasilan.

"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi karena terpaksa," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran yang disiarkan langsung oleh Kompas TV, Senin (30/3/2020) siang.

"Yang jelas, di lapangan, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang, tidak mendapat penghasilan sama sekali," sambungnya.

Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Jumlah Pasien Corona di Jateng Meningkat karena Puluhan Ribu Warga Mudik

Jokowi pun mengatakan, kondisi tersebut terjadi akibat penerapan kebijakan kerja, sekolah, dan ibadah di rumah demi menanggulangi penyebaran virus corona.

Melihat hal tersebut, Jokowi pun meminta program jaring pengaman sosial yang menjamin perlindungan sosial segera diberikan.

"Karena itu, saya minta percepatan program social safety net atau jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," tegas Jokowi.

"Sehingga, para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," sambungnya. 

Meminta Pemda Tingkatkan Pengawasan

Jokowi menyampaikan, pihaknya menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahwa telah terjadi pergerakan arus mudik di wilayah tersebut.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama bagi pekerja dari kawasan Jabodetabek menuju ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, serta Jawa Timur," lanjutnya.

"Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antar provinsi, yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, dan DIY," sambungnya.

Terkait hal itu, Jokowi pun memberikan sejumlah arahan pada pemerintah daerah.

Jokowi meminta pada gubernur dan bupati maupun wali kota untuk meningkatkan pengawasan di wilayahnya masing-masing.

Terlebih bagi wilayah yang sudah terlanjur dikunjungi para pemudik.

"Untuk warga yang sudah terlanjur bermudik, saya minta pada para gubernur, bupati atau wali kota meningkatkan pengawasannya," kata Jokowi.

"Pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mendukung penerapan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Gubernur Jateng dan DIY.

Baca: Kapolda Metro Jaya Imbau Warga Jakarta Tidak Mudik ke Kampung Halaman

"Saya menerima laporan dari Gubernur Jateng dan DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun kelurahan bagi para pemudik," tutur Jokowi.

"Ini saya kira sudah menjadi inisiatif yang bagus," sambungnya.

Jokowi pun memperingatkan agar protokol tersebut dapat dilakukan secara terukur.

Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang ke kampung halaman.

"Terapkan protokol kesehatan yang baik sehingga kesehatan para pemudik memberikan keselamatan warga di desa," lanjutnya. 

Baca: Ganjar Pranowo Semakin Keras Larang Warga Jawa Tengah Mudik: Peningkatan Virus Corona Cepat

Selain itu, demi keselamatan bersama, Jokowi juga meminta dilakukannya langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah pergerakan orang ke daerah.

Jokowi pun meminta agar imbauan dari gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai larangan mudik dapat diteruskan dan lebih ditingkatkan.

"Ada imbauan-imbauan tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik, ini saya minta untuk diteruskan dan ditingkatkan lagi," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan, langkah-langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 juga perlu dilakukan.

Jokowi pun menegaskan, saat ini pemerintah berfokus mencegah meluasnya COVID-19.

Hal itu dilakukan dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Di awal ratas, Presiden menyampaikan, Ratas Antisipasi Mudik Lebaran ini digelar untuk membahas secara khusus tradisi mudik yang melibatkan mobilitas banyak orang tersebut.

Menurut Jokowi, pada tahun sebelumnya, terjadi pergerakan sekitar 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia pada masa mudik lebaran.

"Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, adanya mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran COVID-19," terangnya.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta)