Soal Kemungkinan Jabodetabek Lockdown akan Dibahas Besok

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang bertambah setiap hari.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Esok hari, pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina."

Baca: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Lockdown tapi Karantina Wilayah, Ini Pengertian Keduanya

Baca: India Alami Kekacauan di Tengah Pandemi Corona, Belum Seminggu Terapkan Lockdown

"Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.

Baca: UPDATE Corona Global, Minggu 29 Maret Pukul 16.00 WIB: Kasus Positif di AS Tembus 100 Ribu

Baca: Indonesia Harus Siap Resesi Jika Ada Lockdown, Ekonomi Bisa Minus 2 Persen

Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya virus corona.

Baca: Tegaskan Lockdown Tak akan Dilakukan, Ali Ngabalin Singgung Karantina Wilayah: Enggak Bisa Bercanda

Baca: Polisi Siapkan Rencana Penutupan Arus Masuk dan Keluar Jakarta Jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta."

"Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi."

"Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

(KOMPAS.com/Mutia Fauzia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Besok, Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek"