Update Kasus Covid-19 di Jateng per 20 Maret: 2.000 Orang Lebih Berstatus ODP

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 2.236 orang di Jawa Tengah berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait kasus virus corona (Covid-19).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupdate informasi terkait kasus virus corona (Covid-19) hingga Jumat (20/3/2020) pukul 08.00 WIB.

Data kasus virus corona di Jawa Tengah yang perbarui di situs corona.jatengprov.go.id menyebutkan, sebanyak 12 kasus terkonfirmasi sebagai positif corona dengan 9 di antaranya menjalani perawatan dan 3 dinyatakan meninggal dunia.

9 Pasien kasus positif corona di Jateng tersebut kini dirawat di berbagai rumah sakit, yakni di RS Dr Moewardi Solo sebanyak 3 orang, di RS Dr Kariyadi Semarang 3 orang, 1 orang di RS Tidar Magelang dan 2 orang di RS Wongso Negoro Semarang.

Untuk kasus positif yang meninggal, sebelumnya pernah dirawat di Rs Dr Moewardi Solo yakni sebanyak 2 orang dan 1 di RS Dr. Kariyadi Semarang.

Baca: Ganjar Pranowo Jelaskan Penyebab Melonjaknya Data Pasien Corona di Daerah

Baca: Ganjar Pranowo Siapkan Rumah Sakit dan Libatkan Sejumlah Tokoh untuk Tangani Corona

Sementara itu, sebanyak 113 orang masih menjalani perawatan dan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) covid-19.

Untuk kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Jawa tengah, hingga Jumat (20/3/2020) pukul 08.00 WIB tercatat sebanyak 2.236 orang.

Kasus ODP ini mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibanding pada hari Selasa (17/3/2020) yang tercatat 1.005 kasus ODP.

ODP adalah orang yang dipantau karena sempat melakukan perjalanan ke negara episentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang diduga positif corona.

Orang berstatus ODP ini dipantau dalam kondisi masih sehat atau belum menunjukkan gejala sakit. 

Jika sudah menunjukkan gejala sakit Corona, status ODP akan naik menjadi PDP. 

PDP adalah orang yang sudah menunjukan gejala terjangkit covid-19, seperti demam batuk, pilek, dan sesak napas.

PDP harus betul-betul diperlakukan secara baik, karena statusnya sudah menjadi pasien.

Baca: Situs Informasi Covid-19 Enam Provinsi di Pulau Jawa: Banten hingga Jawa Timur, Cek di Sini Petanya

Baca: Balita Pasien Positif Covid-19 di DIY Dinyatakan Sembuh

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, kasus positif corona bisa naik karena masyarakat sebelumnya tidak memahami cara pencegahan penyebaran virus corona ini.

Ganjar mengatakan, jumlah pasien corona tidak akan bertambah banyak jika sebelumnya ada sosialisasi pada masyarakat.

"Kalau sosialisasinya tidak kita gencarkan, pasti meledak, kita sudah menghitung pasti ada ledakan," kata Ganjar saat berbicara di Rosi Kompas TV, Kamis (19/3/2020) malam.

Ganjar juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi yang siap untuk menampung pasien corona.

Pemprov Jateng juga menggandeng rumah sakit swasta untuk merawat pasien corona di Jateng.

"Kita menyiapkan 303 ruang isolasi, ada 56 rumah sakit yang kita siapkan."

"Kami mengajak rumah sakit swasta, sambil berjalan satu per satu, sehingga partisipasi dari pemilik rumah sakit mulai berjalan," jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga melibatkan sejumlah pihak untuk menangani penyebaran virus corona ini.

"Preventif (pencegahan) yang kita lakukan, kita harus banyak melibatkan tokoh agama, masyarakat, netizen (warganet), termasuk TNI/Polri."

"Ini bagian yang harus dilakukan lebih masif lagi, karena sebagian orang masih menganggap (corona) ini hal biasa," terang Ganjar.

Instruksi Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan instruksi terkait penanganan covid-19 di Indonesia yang telah menyebar di sejumlah provinsi.

Jokowi ingin semua pihak memprioritaskan pencegahan covid-19 agar tak menyebar lebih luas lagi.

Ia mengimbau masyarakat agar mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

"Kita terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2020).

Jokowi juga memirintahkan untuk segera dilakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih luas.

Hal ini untuk mendeteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19, sehingga bisa dilakukan pencegahan lebih awal.

"Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit."

"Baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," kata Jokowi dikutip Tribunnews.com.

Jokowi meminta agar para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 dilengkapi dengan sarana dan alat pelindung diri (APD) yang memadai.

(Tribunnews.com/Tio/Nuryanti)