Jokowi Ajak Seluruh Pihak Bersinergi Redam Dampak Ekonomi Dari Pandemi Virus Corona atau Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri agar lebih terkendali di tengah gejolak pasar keuangan akibat pandemi global virus corona atau Covid-19.

Sebelumnya, Jokowi juga telah berbicara dengan pihak Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Saya minta sinergi kebijakan antara otoritas baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS terus diperkuat. Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan, dan mitigasi risiko sekomprehensif mungkin," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Baca: Jokowi: Rapid Tes Sudah Dilakukan Sore Ini, Dimulai di Wilayah Jakarta Selatan

Di bidang perbankan, Presiden telah meminta OJK untuk fokus pada kebijakan stimulus ekonomi yang dapat memberikan kemudahan dan keringanan bagi kelompok-kelompok terdampak pandemi global Covid-19, utamanya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal.

Kebijakan stimulus tersebut diperlukan agar aktivitas produksi dapat terus berjalan.

"OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM, yang terkena dampak dari Covid-19. Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit maupun pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini juga dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan," katanya.

Baca: 30.000 Orang Hadiri Doa Massal Bangladesh Picu Peringatan Terkait Virus Corona

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih diintensifkan dan dieksekusi seluas-luasnya untuk menjaga sekaligus memberdayakan UMKM.

Presiden juga meminta dukungan dari seluruh elemen dunia usaha untuk bergotong royong menghadapi dan menjawab tantangan ekonomi utamanya di tengah pandemi global Covid-19.

"Saya minta dukungan dari seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat pekerja, serikat buruh, serta himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan," katanya.

Jokowi Minta Pangkas APBN-APBD Tak Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menterinya untuk memangkas APBN dan APBD yang tidak menjadi prioritas.

Ia pun memerintahkan perangkat daerah memperbesar pemberian dana bantuan sosial ke masyarakat di tengah wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Pasalnya, Jokowi menyebut, situasi pandemi Covid-19 secara global berdampak pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Baca: Anggota DPRD Blora Marah-Marah Tolak Dicek Kesehatan Sepulang Kunker dari Lombok, Ini Kronologinya

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan jajarannya guna membahas kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi dampak ekonomi ditengah pandemi virus corona Covid-19, Jumat (20/3/2020).

Baca: Kabar Baik dari Wuhan, Pertama Kali Diumumkan 0 Positif Domestik Virus Corona, Tim Medis Dipulangkan

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas. Sekali lagi ini saya minta saya perintahkan baik kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melakukan hal sama," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, perekonomian dunia tengah merosot dari angka 3 persen menjadi 1,5 persen.

Akibatnya, kata Jokowi, Indonesia dari segi perekonomian akan turut merosot, salah satunya pada bidang fiskal.

"Dan pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula 5 persen sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus hadapi dan kita jawab. Pertama di bidang fiskal," kata Jokowi.