Kamis, 2 Oktober 2025

Tunjangan Hari Raya

Wamenaker Noel Bela Aplikator Soal Ojol Dapat Bonus Hari Raya Senilai Rp50 Ribu, Begini Katanya

Ada seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan BHR sebesar Rp 50 ribu dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar Rp 33 juta.

|
kemnaker.go.id
BONUS HARI RAYA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Ia menyebut driver ojek online (ojol) yang mendapat Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu dari perusahan transportasi online karena mereka merupakan pengemudi part time atau paruh waktu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyebut driver ojek online (ojol) yang mendapat Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu dari perusahan transportasi online karena mereka merupakan pengemudi part time atau paruh waktu.

Menurut pria yang akrab disapa Noel itu, para pengemudi itu hanya menjadikan driver ojol sebagai profesi sambilan.

"Mereka itu kan ada kategorisasi di platform digital itu. Jadi, kenapa mendapatkan Rp 50 ribu itu karena pertimbangan mereka, mereka itu pekerja part-time. Jadi, bukan benar-benar mereka yang ngojek beneran lah. Jadi mereka cuma pekerja sambilan," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025).

Ia mengatakan Kemnaker telah menghubungi pihak aplikasi seperti Gojek dan Grab. Dari hasil koordinasi tersebut, mereka menyebut pembagian BHR terbagi menjadi beberapa kategori.

Baca juga: Driver Ojol Gusar, Besaran THR Dianggap Tak Manusiawi: Besok Sambangi Kantor Menaker

Mereka yang mendapatkan BHR Rp 50 ribu disebut masuk ke kategori 4 dan 5 alias driver yang merupakan pekerja paruh waktu.

Noel mengatakan, driver ojol paruh waktu ini jarang aktif dan juga tidak bekerja secara penuh dalam setahun.

Noel memandang tidak adil jika mereka menerima BHR yang sama dengan driver ojol full time atau penuh waktu.

"Banyak yang enggak aktif juga, pekerja sambilan. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Belum setahun, cuma 3 bulan. Kan enggak adil juga bagi mereka yang kerjanya full. Kayak begitu pertimbangan [aplikator]," ujar Noel.

Kemarin, Noel sebelumnya mengecam aplikator yang memberikan BHR Rp 50 ribu kepada mitra atau pengemudi ojek online.

"Nanti juga kita tanya aplikator yang mana yang ngasih Rp50 ribu. Kita akan memberi peringatan. Karena kalau itu benar-benar terjadi memalukan. Mendingan kita bikin seruan pulangin aja duitnya Rp50 ribu. Negara ini mampu kok, saya juga mampu sebagai Wakil Menteri membalikan Rp50 ribu itu," ujar Noel di Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Noel mengatakan, pemberian BHR senilai Rp 50 ribu sama saja menghina pemerintah. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan di Istana Negara, bahwa BHR kepada pengemudi ojol bisa mencapai Rp 1 juta.

"Jangan dihina lah bangsa ini. Karena driver ojek online itu adalah patriotik-patriotik bangsa ini. Jangan dihina mereka. Kalau mereka menghina, sama juga menghina negara ini. Kita akan lihat regulasinya," ujar Noel.

Noel menjelaskan, BHR senilai Rp 50 ribu tidak layak diberikan kepada mitra yang telah bekerja bertahun-tahun. Apalagi, jika pengemudi ojol bekerja rajin, tanpa melakukan pelanggaran.

"Kita lihat, kita diskusikan, kita kaji dulu apa-apa saja yang bisa kita lakukan ketika itu benar-benar terjadi ya," tutur Noel.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan nilai THR yang diterima pengemudi tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

Dari pengaduan yang SPAI terima, ada seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan BHR sebesar Rp 50 ribu dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar Rp 33 juta.

Menurut dia, itu tidak adil karena platform juga menentukan kategori yang diskriminatif.

Contohnya seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90 persen, dan tingkat penyelesaian trip 90 persen setiap bulannya.

"Nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima presiden bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp 1 juta bagi setiap pekerjanya," kata Lily dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, Lily menyebut para pengemudi telah berkontribusi terhadap keuntungan para platform.

Ia juga menjelaskan adanya kriteria atau syarat lain yang sangat tidak adil dari platform, hingga para pengemudi mengalami sepi pesanan.

Skema yang menurut dia tidak adil itu seperti akun prioritas, skema slot, skema aceng (argo goceng), dan skema level/tingkat prioritas.

"Ini sangat diskriminatif, ditambah lagi potongan platform hingga 50 persen yang semakin menurunkan pendapatan pengemudi ojol serta membuat seolah-olah pengemudi tidak berkinerja baik," ujar Lily.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved