Anggota DPR: Setiap Investasi yang Dilakukan Danantara Harus Transparan ke Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola secara transparan kepada publik.

Amin mengingatkan pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, tata kelola yang baik akan menjadi fondasi dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan transparansi kepada publik.

Baca juga: Kontroversi Rangkap Jabatan Rosan dan Dony Oskaria di Danantara, Begini Tanggapan Wamen BUMN

Setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Hal ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan.

"Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas," ujar Amin saat dihubungi Tribunnews, Senin (24/2/2025).

Terkait model pengelolaan Danantara, Amin menilai model pengelolaan yang diterapkan di China bisa menjadi referensi. Di China, BUMN dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan didukung pengawasan ketat dari pemerintah. Sistem ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan produktivitas tinggi.

Model investasi yang diterapkan di China antara lain dengan menginvestasikan kembali laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi.

"Jika aset dikelola secara profesional dan amanah, kemudian di investasikan di sektor yang strategis bisa mendatangkan investor yang nilainya berlipat," tutur Amin.

Baca juga: Rosan Roeslani: Danantara Jadi Badan yang Paling Banyak Diawasi

Namun Amin mengingatkan, bahwa keberhasilan Danantara membutuhkan waktu dan tidak bisa instan. Amin membeberkan, dengan road map seperti itu, BUMN di China tahun 2023 lalu menyumbang pendapatan operasional sebesar 12,11 triliun dolar AS.

Jumlah itu setara dengan sekitar 68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, dan mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja, atau sekitar 7,65 persen dari total angkatan kerja nasional.

Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto, kata Amin, harus sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

"Danantara berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas," terangnya.

Kemajuan di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan misi Asta Cita.