Isu BUMN Mau Dihapus, Anies: Itu Fitnah, yang Pegang Kewenangan Mencernanya Tak Pakai Akal Sehat

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Calon Presiden nomor urut 01 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan membantah kabar Timnas AMIN akan menghapus BUMN jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Anies menilai opini tersebut fitnah dan menyesatkan. Penegasan itu disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri acara Desak Anies di Kota Semarang, enin 5 Februari 2024.

Anies menegaskan, ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak.

“Kalau kita dengar ada jenis informasi yang tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan itu tidak sedang menggunakan akal sehat,” sindir Anies.

Anies menegaskan, mana mungkin BUMN mau dihapuskan.

“Jadi ketika Pak Menterinya (Erick Thohir) yang ngomong, lho memang Pak Menterinya tidak berpikir kritis? Di mana critical thinking-nya?" sindir Anies.

"Ini sebelum ngomong substansinya, ya. Jadi ketika mendengar informasi itu, kita bisa menakar ini masuk akal atau tidak. Ini jelas tidak masuk akal,” ujar Anies.

Menurut Anies, pihaknya bukan menghapus BUMN, tetapi menata ulang.

“BUMN kita ini sudah banyak mengalami problem yang terlalu besar. (BUMN dihapus) itu tidak benar. Itu fitnah. Dan fitnah yang tidak masuk akal. Kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara,” jelas Anies.

Baca juga: Erick Thohir Sebut Tak Sehat Jika Ingin Ubah BUMN Jadi Koperasi

Menurut dia, negara punya dua tangan, yakni birokrasi dan korporasi. Birokrasi itu Kementerian, Dinas, dan Badan. Korporasi itu BUMN dan BUMD.

“Keduanya punya tugas melakukan pembangunan. BUMN jangan dipakai sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Negara tidak berdagang dengan rakyat,” ujar Anies.

Ada yang dikerjakan pakai birokrasi sulit, lebih mudah pakai korporasi.

Baca juga: Timnas AMIN Bantah Usulan Ubah BUMN Jadi Koperasi dari Internalnya: Tak Ada di Visi Misi

“Sebagai contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dishub, tetapi ada ketentuan regulasi yang rumit."

"Tetapi ketika melalui korporasi, BUMD belanjanya mudah, melakukan kontrak mudah, pemberhentian mudah. Ada kelenturan korporasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan tanggapan atas usulan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin dalam sebuah diskusi mengenai wacana mengganti BUMN dengan koperasi.