Kesimpulan Panja DPR: Biaya Haji Tahun 2023 Rp 49 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Komisi VIII DPR sepakat membuat kesimpulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar langsung jemaah rata-rata Rp49 juta atau 55,3 persen untuk musim haji tahun 2023.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan hasil RDP panja mencapai kesepakatan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung jemaah rata-rata Rp49 juta atau 55,3 persen.

"Biaya yang dibayar langsung ini meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost), dan paket layanan masyair," ujar Marwan dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Marwan menambahkan bahwa biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40 juta atu sebesar 44,7 persen.

Nilai manfaat keuangan haji tersebut meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen penyelenggaraan haji di dalam negeri.

"Dengan demikian Panja Komisi VIII DPR dan Panja pemerintah menyepakati besaran rata-rata penyelenggaraan  ibadah haji 1444 H/2023 per jemaah untuk jemaah reguler sebesar Rp90 juta," ujarnya.

Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8 triliun.

Baik Panja Komisi VIII DPR dan Panja pemerintah juga telah menyepakati ketiga komponen itu yakni biaya konsumsi, akomodasi, dan masyair. Masyair adalah  layanan transportasi dan akomodasi jemaah dari Mekkah ke Arafah

"Tiga item aja pada prinsipnya, konsumsi, akomodasi, dan masyair," kata Marwan.

Marwan menguraikan, Panja Komisi VIII DPR dan Panja Pemerintah juga sepakat dengan besaran Bipih dengan diberlakukan pengelompokan besaran pelunasan atas pertimbangan aspek keadilan. 

Baca juga: Resmi, Biaya Haji Tahun 2023 Rp90 Juta, Ongkos Ditanggung Jemaah Rp49,8 Juta

Dia memastikan jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M sebanyak 84.609 jemaah yang diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan.

Sementara jemaah haji lunas tunda tahun 1443 H/2022 M berjumlah 9.864 jemaah yang bakal berangkat pada tahun 1444 H/2023 dibebankan tambahan biaya pelunasan Rp9,4 juta.

"Jemaah haji tahun 1443 H/2023 M sebanyak 106.590 jemaah dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp23,5 juta," kata dia.

Hasil rapat dengar pendapat panja juga menetapkan nilai manfaat keuangan haji yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji  tahun 1444 H/2023 M bersumber dari nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan, rekening virtual jemaah haji, dan saldo akumulasi.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji Sebesar Rp 90 Juta, yang Ditanggung Jemaah Rp 49,8 Juta

Panja Komisi VII DPR menyetujui besaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH yang digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M diproyeksikan Rp7,1 triliun.

Alokasi nilai manfaat yang didistribusikan untuk rekening virtual adalah sebesar Rp2,1 triliun.

"Dengan catatan persetujuan tersebut dapat direvisi jika terdapat perubahan pada perolehan atau kinerja pengelolaan keuangan haji di tahun berjalan," urai Marwan.

Panja Komisi VIII DPR RI akan membawa hasil kesimpulan biaya haji ini ke rapat kerja Komisi VIII DPR dengan pemerintah untuk kemudian ditetapkan.

Baca juga: Biaya Haji Naik Jadi Rp 49 Juta di 2023, Jemaah Dapat Apa Saja?

Komisi VIII DPR RI juga mendorong Badan Pengelola Keuangan HajiKualitas Terjaga untuk
meningkatkan capaian persentase nilai manfaat secara berkala untuk mendukung keberlangsungan keuangan haji.

Jaga Kualitas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memastikan tim Panja Komisi VII telah bekerja maksimal menurunkan berbagai komponen Bipih.

Namun dirinya mengharapkan agar kualitas dari perjalanan ibadah haji tidak berkurang.

"Sekalipun ada upaya efisiensi yang dilakukan oleh kita, tapi kita mendorong kepada Kementerian Agama tanpa mengurangi peningkatan layanan kepada jemaah," kata dia.

Ace menegaskan layanan makanan tetap harus menjaga cita rasa Indonesia, kemudian pelayanan keberangkatan dari daerah sampai ke bandara.

Meskipun harga disepakati turun, menurutnya, jangan sampai ada pelayanan yang tidak sesuai standar.

"Contohnya, layanan terhadap lansia ini kan perlu dijaga betul dan diberikan semaksimal mungkin termasuk pendampingan kepada kelompok difabel," ungkapnya.

Dia menegaskan pendampingan kaum lansia dan difabel adalah yang mesti menjadi proteks
terhadap pelayanan jemaah haji asal Indonesia.