BUMN Perikanan Ini Targetkan Serap Ikan Tangkapan Nelayan 14 Ribu Ton di 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perikanan Indonesia kini terus menggenjot serapan tangkapan ikan nelayan di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, perusahaan membidik serapan ikan sebanyak 14.252 ton.

Menurut Direktur Utama PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pangan harus menjadi off taker hasil produksi petani, peternak dan nelayan.

“Tangkapan nelayan yang kami serap ini selanjutnya diolah dan dipasarkan untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan pasar internasional,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Sebagai informasi, di sepanjang 2022, perusahaan telah menyerap ikan hasil tangkapan nelayan sebesar 10.921 ton.

Mitra nelayan PT Perikanan Indonesia tersebar di 12 cabang dan 21 unit di seluruh Indonesia, di antaranya Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, Pemangkat, Ambon, Bitung, Bacan, Makasar, Sorong dan Benoa.

Ikan tangkapan nelayan yang diserap PT Perikanan Indonesia antara lain, tuna, cakalang, layang, gurita, kembung, deho dan baby tuna.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, mandat presiden Joko Widodo terkait penguatan BUMN Pangan sebagai standby buyer atau off taker hasil produksi petani, peternak dan nelayan merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.

Baca juga: Bantuan Pemerintah untuk Sektor Perikanan Tangkap Laut Perlu Dievaluasi

Hal tersebut disampaikan Arief usai rapat dengan Presiden Joko Widodo membahas Integrasi BUMN Pangan, Senin (6/2/2023) di Istana Negara.

Selain dengan Badan Pangan Nasional, Presiden Jokowi juga turut mengundang Menteri BUMN, Wakil Menteri I BUMN, Komisaris Utama ID Food, Guru Besar Universitas Lampung dan Rektor Institut Pertanian Bogor.

Arief mengungkapkan, untuk menyiapkan BUMN Pangan yang kuat dan terintegrasi, tentunya diperlukan pendanaan yang harus dirumuskan Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Nelayan Jawa Tengah Diimbau Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter  

Selain itu, juga perlu dipastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Dalam rapat bersama presiden juga dibahas mengenai aspek pendanan BUMN Pangan sebagai off taker dan kesiapan infrastrukturnya.

Untuk pendanaan secara umum ada dua, bisa bersumber dari APBN dan dana murah yang dikerjasamakan dengan Himbara.

Hal ini diperlukan sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Sementara itu, untuk kesiapan infrastruktur juga harus didorong dan menjadi perhatian.

“Karena Pak Presiden menyampaikan, kalau di luar negeri sudah siap alat-alat penyimpanan seperti cold room yang besar. Sehingga nanti untuk produk yang bisa diperpanjang umur simpanannya dalam kondisi beku atau dingin itu bisa dipakai,” terang Arief.