Pemerintah Janji Pasokan BBM dan LPG Aman di Atas 20 Hari
Kementerian ESDM memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG untuk kebutuhan masyarakat jelang Lebaran dalam kondisi aman.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian ESDM memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG untuk kebutuhan masyarakat jelang Lebaran dalam kondisi aman.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Rusia-Ukraina telah membebani APBN, baik untuk subsidi dan kompensasi BBM maupun LPG, serta juga membebani badan usaha.
"Asumsi ICP dalam APBN 2022 sebesar 63 dolar AS per barel, sekarang sudah kisaran 100 dolar AS per barel. Padahal kebutuhan APBN sangat urgent untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk perlindungan kepada masyarakat kurang mampu," kata Agung, Jumat (15/4/2022).
Baca juga: Imbas Peluncuran Rudal, PBB Didorong untuk Batasi Impor Minyak Korut dan Larang Ekspor Tembakau
Untuk jangka pendek, kata Agung, fokus pemerintah menjamin tersedianya pasokan BBM dan LPG yang memadai bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Kebutuhan BBM dan LPG periode Ramadan dan Idul Fitri dipastikan tetap aman dengan stok di atas 20 hari.
"Pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat mampu tidak menggunakan BBM & LPG subsidi, mengingat peruntukannya adalah bagi masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM dan LPG harus tepat sasaran, pengawasan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi akan kita intensifkan," tutur Agung.
Baca juga: Terima Uang Rp 1 Miliar dari DNA Pro, Ivan Gunawan Hanya Kembalikan Rp 921,7 Juta, ke Mana Sisanya?
Ia menyebut, pemerintah memahami kondisi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini, dan pemerintah memperhatikan hal ini dengan mengambil kebijakan terbaik untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Untuk saat ini, dalam jangka pendek kami hanya fokus pada menjamin pasokan BBM dan LPG tetap terjaga, pengawasan juga terus dilakukan," katanya.
"Kita minta pengertian, jangan gunakan BBM dan LPG subsidi yang bukan haknya. Kita ingin anggaran subsidi bisa benar-benar dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," sambung Agung
