Saat Ketegangan Bambang Soesatyo dan Sri Mulyani Berujung dengan Selfie, Menkeu: Ini Beribu Makna

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kritikan keras dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait undangan rapat.

Bahkan, pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta Presiden Jokowi untuk mereshuffle Sri Mulyani karena dituding tidak menghargai lembaga MPR RI.

Namun, pada Jumat (3/12/2021), ketegangan antara Bamsoet dan Sri Mulyani tampak mencair dengan munculnya foto selfie mereka bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Foto mereka diketahui diambil saat acara pembukaan Rapimnas KADIN di Nusa Dua, Bali.

Foto selfie itu diunggah Sri Mulyani di akun Instagram miliknya @smindrawati, saat keduanya masih berseteru mengenai pemotongan anggaran MPR untuk pandemi Covid-19.

"Selfie ini beribu makna," tulis Sri Mulyani sambil menyematkan emoticon senyum dalam unggahan foto tersebut, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: MPR Desak Jokowi Copot Menkeu, Jubir Wapres Bela Sri Mulyani

Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa selfie disempatkan saat acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Nusa Dua, Bali.

Namun di dalam foto tersebut tidak hanya ada Sri Mulyani dan Bambang Soesatyo. Ada juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Adapun Sri Mulyani berdiri persis di samping Bamsoet. Selfie bermula ketika Airlangga mengajak ketiga menteri dan satu pemimpin lembaga tinggi negara berpose dengan ponselnya. Airlangga juga terlihat mengomentari unggahan foto tersebut.

"Pak Airlangga mengajak selfie saya dan Pak Luhut, Pak Bambang Soesatyo Ketua MPR, dan Pak Bahlil," tulis Sri Mulyani.

Bamsoet Tuding Sri Mulyani Tak Hormati MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo gerah dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat kerap tidak memenuhi undangan rapat. Bahkan menurut Bambang Soesatyo, Sri Mulyani tidak memberikan alasan pasti mengapa tidak hadiri undangan rapat dari MPR RI.

Menurut Bambang Soestyo, Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Fadel Muhammad pun merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan bendahara negara tersebut.

Padahal menurutnya, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Jubir Wapres Pertanyakan Rasionalitas MPR Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Dia menjelaskan beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa.

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," katanya.

Baca juga: Profil Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI yang Minta Sri Mulyani Dipecat karena Tidak Hadiri Rapat

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," pungkasnya.

Sri Mulyani Ungkap Alasan Tidak Hadiri Rapat Bersama MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dari jabatannya.

Ia menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.

Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Padahal jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Tanggapi Desakan Ketua MPR Bambang Soesatyo Agar Jokowi Pecat Dirinya

Menanggapi pernyataan tersebut Menkeu Sri Mulyani angkat bicara. Ia mengaku tidak menghadiri rapat bersama MPR RI pada 27 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Menkeu bersama Presiden yang harus dihadiri. Sehingga, kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan MPR diwakili Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.

Kemudian, undangan rapat MPR RI dengan Menkeu pada 28 September 2021 juga tak dihadiri olehnya lantaran bentrok dengan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menkeu mengatakan rapat kerja dengan Banggar DPR kala itu membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. “Di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu (1/12).

Sementara itu, mengenai anggaran MPR dipangkas pada 2021, Sri Mulyani melakukannya karena kebutuhan keuangan negara untuk penanganan pandemi virus corona. Tak hanya MPR, Menkeu menyebut pemerintah tak pandang bulu.

Sebab, aturan pemerintah mengharuskan seluruh anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali.

Baca juga: Sri Mulyani dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu, Bamsoet: Bukan Masalah Anggaran

Mekanisme tersebut bertujuan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya diterima K/L untuk membantu penanganan Covid-19 mulai dari klaim pasien, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM Level 4,” ucap Menkeu.

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk pimpinan DPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. (Tribunnews.com/Kompas.com)