Kantongi Kontrak Baru Rp 13,48 Triliun, Proyek PT PP Didominasi BUMN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PP (Persero) mengantongi kontrak baru hingga akhir September 2021 sebesar Rp 13,48 triliun, naik 14,62 persen dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya Rp 11,76 triliun.

Sekretaris Perusahaan PT PP Yuyus Juarsa mengatakan, untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru pada tahun ini, perseroan akan berfokus ke proyek-proyek strategis yang dimiliki pemerintah dan BUMN.

Menurutnya, saat ini perseroan tetap menjalankan strategi yang telah disusun sebelumnya, di mana untuk strategi jangka pendek yaitu mempertahankan peningkatan kapabilitas perusahaan di sektor infrastruktur, gedung, jalan dan jembatan, serta infrastruktur air, pelabuhan maupun bandara.

Baca juga: Saham BUMN Banyak Diburu Investor Asing, Berikut Saham yang Masuk Kategori Blue Chip

"Begitu pula pada sektor EPC, perusahaan akan terus melakukan ekspansi pada sektor energi terbarukan (EBT)," papar Yuyus, Selasa (26/10/2021).

Adapun beberapa proyek yang diraih perseroan hingga September 2021, di antaranya Junction Dawuan Tol senilai Rp 825 miliar, Pegadaian Tower Rp 594 miliar, Dredging Benoa Rp 583 miliar, gedung Kejaksaan Agung Rp 500 miliar.

Kemudian, Kantor Gubernur Papua Rp357 miliar, Labuan Bajo Airport Building Rp 357 miliar, Jalan KIT Batang Fase 1.4 Rp. 350 miliar, penataan kasawan Pura Besakih Rp 344 miliar, Mandalika Infrastructure Fase 2 sebesar Rp 342 miliar, dan lain-lainnya.

Baca juga: Perusahaan BUMN PT Kliring Berjangka Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Kualifikasinya

"Kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar 59 persen, disusul pemerintah 32 persen dan lainnya 9 persen dari total perolehan kontrak baru," kata Yuyus.

Sedangkan, perolehan kontrak baru berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu jalan dan jembatan sebesar 47,99 persen, gedung 35,91 persen.

Lalu, irigasi 6,09 persen, posrt 5,20 persen, industri 2,01 persen, airport sebesar 1,48 persen, powerplant sebesar 0,74 persen, Oil dan gas sebesar 0,58 persen.